Petahana Gagal Bertahan: Wujud Lemahnya Legitimasi

Kelima, Kedekatan dengan Media, karena apapun yang dilakukan oleh kepala daerah akan disorot media, hal tersebut menjadikan ada kedekatan dengan media sehingga ketika media menyorot petahana secara lebih masif maka publik akan dapat menilai bagaimana kinerja dari petahana tersebut.

Keenam, Track record selama menjabat, Petahana dapat mencatut apa yang dia lakukan selama menjabat sebagai bukti kemampuan dalam memimpin daerah.

Ketujuh, Dukungan dari birokrasi karena birokrat telah bekerja dengan petahana selama masa pemerintahannya, maka tak jarang birokrat memberikan dukungan secara tersirat untuk menghargai kerja sama yang telah terjalin. Serta masih banyak lagi keunggulan atau sumber daya yang dimiliki oleh petahana dan menjadi tantangan bagi pendatang baru dalam pertarungan pilkada.

Baca Juga: Kalisat Tempo Dulu 9 Dara Memeta Kota, Sebuah Upaya Melihat Perjalanan Peradaban Kota Jember dari Perspektif yang Berbeda

Faktor Penyebab Lemahnya Legitimasi Petahana

Kegagalan Petahana dalam pilkada seringkali dikaitkan dengan lemahnya legitimasi. Beberapa faktor yang dapat melemahkan legitimasi seorang petahana salah satunya adalah kinerja yang tidak memuaskan.

Hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik jika petahana tidak mampu menangani isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Terdapat janji kampanye yang tidak dipenuhi sehingga bertolak belakang dengan ekspektasi masyarakat dan masyarakat merasa dibohongi oleh pemimpin yang dipilih. Janji kampanye bukan hanya janji terhadap masyarakat tetapi juga pada partai politik pengusung, karena partai politiklah yang memiliki fungsi pendidikan politik dari tingkatan wilayah terkecil yaitu desa, jadi ketika janji terhadap partai tidak dipenuhi maka partai politik di akar rumput bisa menggerakkan massa untuk tidak memilih kembali petahana tersebut.

Baca Juga: Tiga Srikandi dalam Pertarungan Pilgub Jatim 2024: Bukti Nyata Kepemimpinan Tidak Terbatas Gender

Isu moral dan etika di Indonesia juga menjadi sorotan, ketika seorang pemimpin terseret kasus korupsi atau tindakan kriminal lain misalnya meskipun tidak terbukti bersalah masyarakat akan kehilangan kepercayaannnya. Serta, tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, bahkan menunjukkan gaya hidup yang mewah sekalipun akan menurunkan kepercayaan masyarakat karena dianggap tidak berempati dengan masyarakat miskin.

Melemahnya legitimasi tidak selalu berangkat dari petahana itu sendiri tetapi juga dapat berasal dari kompetitornya, maraknya media sosial dan teknologi saat ini seringkali dimanfaatkan untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap petahana dengan cara menyoroti kelemahan dan kinerja yang buruk.

Meskipun memiliki keunggulan yang sangat banyak, hal tersebut ternyata tidak menjamin kemenangan bagi seorang petahana. Sumber daya tersebut menjadi peluang besar jika petahana dapat mengelolanya dengan baik dan mempertahankan legitimasi atau kepercayaan publik dengan cara menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Baca Juga: Signifikansi Peran Pemuda dalam Pilkada

Legitimasi seorang pemimpin terus disorot sepanjang masa jabatan karena masyarakat akan mudah berpaling jika pemimpin yang dipilihnya tidak sesuai harapan.***

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan UGM