Siti Khalimatus Sa’diyah*
SketsaNusantara.id - Pemilihan kepala daerah telah usai tetapi masih banyak hal yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan Pilkada, salah satunya yaitu petahana atau pemegang suatu jabatan politik.
Di berbagai daerah berdasarkan hasil quick count menunjukkan banyak petahana yang gagal melanggengkan kekuasaannya karena tidak terpilih kembali.
Salah satu hal yang berpengaruh dalam penggalangan suara yaitu adanya legitimasi oleh Masyarakat atas calon petahana tentunya dibarengi dengan kinerja petahana yang baik ketika menjabat.
Baca Juga: Refleksi 57 Tahun KOPRI Membangun Negeri: Kader Putri Harus CENDIKIA
Mengapa legitimasi menjadi penting dibandingkan sumber daya lain yang dimiliki oleh Petahana?
Keunggulan Petahana Dibandingkan Pendatang Baru dalam Pertarungan Politik
Terdapat beberapa keunggulan yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat.
Pertama, petahana lebih dikenal oleh masyarakat karena sudah pernah menjabat sebelumnya. Artinya tidak menjadi suatu tantangan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.
Baca Juga: Serentak Pilkada dan Korupsinya
Kedua, Petahana memiliki akses dan kendali atas birokrasi di pemerintahan. Hal ini harusnya dapat dimanfaatkan misalnya dengan cara pemberian bantuan atau program-program unggulan di akhir jabatan sehingga masyarakat menilai kinerja positif dari petahana, serta kehadirannya dalam berbagai acara yang diadakan oleh dinas dan badan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketiga, pengalokasian dana anggaran daerah harusnya dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga penilaian masyarakat menjadi baik dan ingin mempertahankan kepala daerahnya.
Keempat, Petahana sudah memiliki basis massa atau sumber daya manusia di akar rumput untuk menggalangkan suara. Meski demikian konstituen dari pemilihan sebelumnya harus dijaga loyalitasnya.
Baca Juga: Banyak Penghargaan Tapi Korupsi Tetap Jalan
Artikel Terkait
Mengenang Hilangnya Ludruk Pak Sabar Kalisat, Misteri di Tengah Gejolak Peristiwa Kelam pada Tahun 1965
Membaca Fawait-Djos dalam Momen Penetapan Nomor Urut di KPU
Adanya Indikasi Ketidaknetralan Penyelenggara, PC PMII Jember Ingatkan KPU Jaga Integritas dan Dorong Bawaslu Perkuat Pengawasan Jelang Pilkada
PMII dan Pilkada Jember 2024
Gus Dur, Pencabutan TAP MPR, dan Gelar Pahlawan Nasional
Menakar Peran PMII dalam Kontestasi Pilkada Jember 2024
Remaja, Media Sosial, dan Identitas Nasional