*Agus Sulistriyono
SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang secara niat hampir tidak mungkin ditolak. Tujuannya jelas: memperbaiki gizi anak bangsa, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja dalam waktu cepat. Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi untuk masa depan Indonesia.
Namun masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi.
Di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras. Di berbagai daerah, muncul keluhan soal menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran-porsi minim, kualitas rendah, bahkan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Di sisi lain, mulai beredar laporan dugaan kasus keracunan makanan yang memperkuat kekhawatiran publik soal pengawasan kualitas.
Baca Juga: Viral! Pegawai SPPG Joget Sambil Masak MBG, Netizen Soroti Higienitas
Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak - vendor tertentu, kelompok tertentu. Sementara manfaat ke masyarakat luas tidak maksimal. Entah ini sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas persepsi ini sudah terlanjur hidup dan menyebar.
Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta.
Masalah makin rumit ketika respons yang muncul terkesan defensif. Alih-alih terbuka dan evaluatif, publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis. Ini sudah menjadi krisis legitimasi. Dan dalam krisis seperti ini, langkah biasa tidak akan cukup.
Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur.
Ini bukan soal menyalahkan individu. Ini tentang mengambil tanggung jawab di level tertinggi untuk menyelamatkan program yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, mundurnya pimpinan justru menjadi titik balik - menghentikan kegaduhan, meredam kemarahan publik, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan menyeluruh.
Publik hari ini butuh sinyal tegas: bahwa pemerintah tidak menutup mata. Bahwa ada keberanian untuk bertanggung jawab, bukan sekadar bertahan.
Artikel Terkait
Digital Silaturahmi vs Real Connection, Krisis Kedekatan di Meja Makan
Idul Fitri dan Momentum Transformasi Digital UMKM
Menang atau Sekadar Selesai? Ikhtiyar Kembali Fitri
Ketika Inklusi Berubah Menjadi Eksploitasi
Moralitas Kekuasaan, Islam dan Hak Membela Diri dalam Perspektif Global