Rabu, 17 Juni 2026

MBG Harus Jalan Terus: Kembalikan Kepercayaan Publik, Kepala BGN dan Jajarannya Legowo mundur!

Photo Author
Tim Redaksi Sketsa Nusantara, Sketsa Nusantara
- Minggu, 3 Mei 2026 | 22:00 WIB
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono. (Dok. Promedia Group)
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono. (Dok. Promedia Group)

*Agus Sulistriyono

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang secara niat hampir tidak mungkin ditolak. Tujuannya jelas: memperbaiki gizi anak bangsa, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja dalam waktu cepat. Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi untuk masa depan Indonesia.

Namun masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi.

Di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras. Di berbagai daerah, muncul keluhan soal menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran-porsi minim, kualitas rendah, bahkan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Di sisi lain, mulai beredar laporan dugaan kasus keracunan makanan yang memperkuat kekhawatiran publik soal pengawasan kualitas.

Baca Juga: Viral! Pegawai SPPG Joget Sambil Masak MBG, Netizen Soroti Higienitas

Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak - vendor tertentu, kelompok tertentu. Sementara manfaat ke masyarakat luas tidak maksimal. Entah ini sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas persepsi ini sudah terlanjur hidup dan menyebar.

Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta.

Masalah makin rumit ketika respons yang muncul terkesan defensif. Alih-alih terbuka dan evaluatif, publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan.

Baca Juga: Usai Makan MBG, Siswa SD di Sampang Diduga Alami Alergi Kulit, Video Penanganan Medis Beredar Luas di Media Sosial

Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis. Ini sudah menjadi krisis legitimasi. Dan dalam krisis seperti ini, langkah biasa tidak akan cukup.

Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur.

Ini bukan soal menyalahkan individu. Ini tentang mengambil tanggung jawab di level tertinggi untuk menyelamatkan program yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, mundurnya pimpinan justru menjadi titik balik - menghentikan kegaduhan, meredam kemarahan publik, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan menyeluruh.

Baca Juga: Uya Kuya Geram Diserang Akun Anonim, Sayembara Rp1 Juta Dibuka untuk Bongkar Pelaku Fitnah di Balik Hoaks MBG

Publik hari ini butuh sinyal tegas: bahwa pemerintah tidak menutup mata. Bahwa ada keberanian untuk bertanggung jawab, bukan sekadar bertahan.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sistem Keulamaan dan Ahwa Permanen dalam NU

Selasa, 16 Juni 2026 | 16:49 WIB

Refleksi Hardiknas 2026: Pendidikan dan Buku

Jumat, 1 Mei 2026 | 16:35 WIB

Menimbang Dampak AI pada Nalar Generasi Bangsa

Kamis, 30 April 2026 | 12:05 WIB

Guru Pejuang Literasi

Selasa, 7 April 2026 | 10:35 WIB

Ketika Inklusi Berubah Menjadi Eksploitasi

Selasa, 24 Maret 2026 | 14:35 WIB

Idul Fitri dan Momentum Transformasi Digital UMKM

Kamis, 19 Maret 2026 | 13:30 WIB

Gus Dur, Cina dan Islam

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:25 WIB

Kiprah Kiai Kampung Memajukan Nusantara

Kamis, 5 Februari 2026 | 17:35 WIB
X