Serentak Pilkada dan Korupsinya

Baca Juga: Bukti Ketidaknetralan yang Diduga Penyelenggara Pemilu, Pansus Pilkada DPRD Jember Minta Segera Diusut: Harus Ada Tindakan Tegas

Dan tiba-tiba, ketika seorang kepala daerah dicokok karena ketahuan korupsi, semua panik. Kelompok bertipe rasional-sentimentil tapi naif akan mencabut dukungan sambil teriak-teriak di Medsos " Jujur, nyesel pilih dia! Ternyata benar kata tetangga!". Kaum loyalis-sekuler akan jadi menyangkal, "Nggk mungkin beliau begitu!. Ini akal-akalan media! Ingat, orang kejaksaan juga bisa dimainkan!". Umat loyalis-religius akan mengusung tausyiah' " Astaghfirullah, ini cuma konspirasi untuk menjatuhkan Islam..."

Padahal kan, korupsi ya korupsi. Dan entahlah, tinggal tersisa nol-koma-nol berapa persen kemungkinan seorang kepala daerah bisa menjalankan kekuasaan tanpa korupsi.

Baca Juga: Pansus Pilkada DPRD Jember Minta Bawaslu Bersumpah, Ketua Pansus: Mereka Tidak Mau, Lalu Ada Apa?

Memang realitas politiknya begitu, apa mau dikata. Teman saya mantan caleg dari sebuah partai dengan tanda gambar biru tua bilang "Ibaratnya ya bro, kita itu minta izin ke rakyat buat korupsi aja bahkan diizinkan. Syaratnya satu: Kita benar-benar bikin perubahan!"

Dari situ, saya kira sekarang ini hanya ada dua macam kepala daerah. Pertama, yang korupsi dan tidak bikin perubahan. Kedua, yang korupsi bikin perubahan. Untuk komponen korupsi, kategorinya masih dibagi dua lagi: yang ketahuan, dan yang nggk ketahuan.

So, kawan beginilah keadaannya. Pada akhirnya, semuanya butuh sadar akan pentingnya perubahan sistem demokrasi. Agar biaya pilkada tak mahal, pemimpin pun tak hitung untuk rugi pada rakyatnya. Selamat ber pilkada serentak, jangan Golput, satu suara mahal harganya untuk pilkada 27 November 2024 ini.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!

* Penulis adalah Ketua PC PMII Jombang