Minggu, 19 Juli 2026

Kapitalisme Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Paulo Freire, Ivan Illich, dan Erich Fromm

Photo Author
Tim Redaksi Sketsa Nusantara, Sketsa Nusantara
- Sabtu, 14 September 2024 | 19:53 WIB
Isna Asaroh | Ketua Kopri Cabang Jember 2024/2025 (Dok. Istimewa )
Isna Asaroh | Ketua Kopri Cabang Jember 2024/2025 (Dok. Istimewa )

Pendidikan yang berfokus pada "menjadi" akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna secara sosial.

Kapitalisme Pendidikan di Indonesia: Analisis Kritis

Kapitalisme pendidikan di Indonesia menciptakan sejumlah dampak negatif yang signifikan. Pertama, terjadi komodifikasi pendidikan, di mana pendidikan dipandang sebagai investasi yang harus memberikan return dalam bentuk status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Hal ini menyebabkan privatisasi sekolah dan universitas, serta komersialisasi berbagai layanan pendidikan seperti bimbingan belajar dan kursus tambahan.

Baca Juga: Raja Jawa di Balik Pohon Beringin: Horor De Javu dari Orde Baru

Kedua, akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap warga negara kini lebih menyerupai privilese bagi mereka yang mampu membayar.

Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan yang mencolok antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah swasta dan negeri.

Ketiga, kapitalisme pendidikan menciptakan budaya kompetisi yang berlebihan. Siswa dipaksa untuk mengejar prestasi akademik semata, seringkali mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka.

Sistem ujian yang kaku dan tekanan untuk mencapai skor tinggi menjadi beban yang berat bagi banyak siswa, menghambat proses pembelajaran yang seharusnya menyenangkan dan memotivasi.

Baca Juga: Spekulasi Liar Menjelang Pemilihan Ketua Umum PB PMII 2024

Menuju Pendidikan yang Membebaskan dan Humanistik

Untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme pendidikan, penting untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mendasari sistem pendidikan kita.

Perspektif kritis dari Paulo Freire, Ivan Illich, dan Erich Fromm dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih humanis dan inklusif.

1. Pendekatan Dialogis dan Partisipatif: Mengadopsi pendekatan dialogis ala Freire, di mana siswa dan guru berinteraksi secara setara dan saling belajar satu sama lain. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan mendorong kesadaran kritis.

2. Desentralisasi dan Pemberdayaan Komunitas: Mengikuti gagasan Illich, desentralisasi sistem pendidikan dan pemberdayaan komunitas lokal dapat mengurangi ketergantungan pada institusi formal yang mahal dan eksklusif. Pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dapat menjadi alternatif yang lebih egaliter.

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jangan Biarkan Kota Santri Kehilangan Jati Diri

Jumat, 26 Juni 2026 | 09:40 WIB

Sistem Keulamaan dan Ahwa Permanen dalam NU

Selasa, 16 Juni 2026 | 16:49 WIB

Refleksi Hardiknas 2026: Pendidikan dan Buku

Jumat, 1 Mei 2026 | 16:35 WIB

Menimbang Dampak AI pada Nalar Generasi Bangsa

Kamis, 30 April 2026 | 12:05 WIB

Guru Pejuang Literasi

Selasa, 7 April 2026 | 10:35 WIB

Ketika Inklusi Berubah Menjadi Eksploitasi

Selasa, 24 Maret 2026 | 14:35 WIB

Idul Fitri dan Momentum Transformasi Digital UMKM

Kamis, 19 Maret 2026 | 13:30 WIB

Gus Dur, Cina dan Islam

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:25 WIB
X