Minggu, 19 Juli 2026

Spekulasi Liar Menjelang Pemilihan Ketua Umum PB PMII 2024

Photo Author
Tim Redaksi Sketsa Nusantara, Sketsa Nusantara
- Senin, 19 Agustus 2024 | 20:55 WIB
Mohammad Faqih Al Haramain. (Dok. SketsaNusantara.id)
Mohammad Faqih Al Haramain. (Dok. SketsaNusantara.id)

M. Fiqih S.A*

SketsaNusantara.id - Bukan hal yang baru dalam percaturan politik, masyarakat disuguhkan ragam spekulasi liar tak berdasar.

Asumsi tersebut tidak lahir secara telanjang, terdapat motif tertentu untuk menegasikan, menjatuhkan bahkan mendeligitamasi lawan politiknya dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Sebagaimana dinamika perebutan tongkat estafet sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) yang saat ini sedang berlangsung di Palembang.

Baca Juga: Ali Masykur Musa Sebut Kader PMII Berkontribusi Besar bagi Bangsa dan Negara

Salah satu calon potensial, Faqih Al Haramain berulang kali mendapatkan opini liar dari kontestan lainnya yang bertujuan menjegal.

Menarik untuk ditelaah lebih mendalam mengapa hanya Faqih Al Haramain yang menjadi musuh bersama (common enemies)?

Sebelum penulis uraikan makna di balik wacana tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa argumentasi yang digunakan untuk menyerang Faqih Al Haramain:

Baca Juga: Sempat Tak Kondusif! Update Kongres XXI PB PMII di Palembang, Pleno I Jadi Refleksi Semangat Demokrasi dalam Tubuh Organisasi

Dianggap Melanggar Etika dan Moralitas
Faqih Al Haramain sebagai calon Ketua umum nomor urut tujuh (7) dianggap melanggar etika organisasi karena minimnya pengalaman.

Dianggap Cacat Administrasi
Faqih Al Haramain dianggap melanggar aturan organisasi karena tidak pernah berproses sebagai Pengurus Besar PMII.

Dianggap Mendapat Dukungan Istana
Sebagai kandidat, Faqih diklaim bakal jadi boneka kekuasaan jika terpilih menjadi Ketua Umum.

Baca Juga: Perkuat Basis Riset, Faqih Al-Haramain Akan Bangun Sentrum Gerakan PMII Jika Terpilih Ketum PB PMII 2024

Apakah ketiga informasi tersebut merupaka fakta, atau sebagai wacana politis yang digunakan untuk menghegemoni pembaca? Sehingga lahir istilah “Caketum cacat konstitusi”, “PMII bukan babu oligarki”, “Stop intervensi politik” dan sebagainya.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jangan Biarkan Kota Santri Kehilangan Jati Diri

Jumat, 26 Juni 2026 | 09:40 WIB

Sistem Keulamaan dan Ahwa Permanen dalam NU

Selasa, 16 Juni 2026 | 16:49 WIB

Refleksi Hardiknas 2026: Pendidikan dan Buku

Jumat, 1 Mei 2026 | 16:35 WIB

Menimbang Dampak AI pada Nalar Generasi Bangsa

Kamis, 30 April 2026 | 12:05 WIB

Guru Pejuang Literasi

Selasa, 7 April 2026 | 10:35 WIB

Ketika Inklusi Berubah Menjadi Eksploitasi

Selasa, 24 Maret 2026 | 14:35 WIB

Idul Fitri dan Momentum Transformasi Digital UMKM

Kamis, 19 Maret 2026 | 13:30 WIB

Gus Dur, Cina dan Islam

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:25 WIB
X