Asrorudin*
SketsaNusantara.id - Selamat buat Loyalis, Relawan dan Timses dan Tim Pemenangan yang sudah terbentuk jauh-jauh hari bahkan sebelum tanggal Pilkada ditentukan. Semoga di tanggal 27 November nanti, semua tidak lupa untuk jari tengahnya dicelupkan ke tinta lalu selfie dengan pose jari nomor urut junjungannya.
Sebentar lagi, kita akan berbondong-bondong datang ke TPS, memilih para calon pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin yang kita diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan di daerah kita masing-masing. Pemimpin dengan karakter yang cocok dengan apa yang tertera di baliho dan pamflet di sudut-sudut kota bahkan di desa terpencil (yang jalannya masih berlubang dan rusak itu).
Seperti biasanya dengan bertuliskan: jujur, bersih, tegas, amanah, siap berkorban demi rakyat.
Baca Juga: 7 Langkah Praktis Cek Nomor dan Lokasi TPS Pilkada 2024 dengan Mudah
Demikian besar harapan kita akan perubahan, di bawah sosok-sosok kharismatik, penyayang rakyat dan penuh wibawa itu. Sampai pada hari dimana pemenang Pilkada diputuskan, dilantik, menjalankan pemerintahan.
Lalu, tiba-tiba setelah sekian waktu, semua kecewa. Kenapa? Ternyata Pak Gubernur, atau Pak Bupati atau Walikota ketahuan Korupsi! Bedebah kata Ustazd yang mendukung!
Lantas banyak orang (tentu maksud saya adalah yang kelas menengah) ingin ganti gubernur, ganti bupati, ganti walikota. Lalu ingin Pilkada lagi. Lalu si tokoh yang terpilih itu korupsi lagi. Lalu masyarakat kecewa lagi. Ngambek, dan berharap Pilkada segera datang lagi (terutamanya sih Relawan dan Timses). Dan begitu terus siklusnya.
Menurut data KPK, hingga akhir 2023 ada tak kurang dari 188 Kepala Daerah se-Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana Korupsi. Itu baru jumlah yang terlibat, belum uang yang lenyap.
Sepertinya, kita sama-sama sangat benci koruptor. Apalagi kalau yang korupsi itu orang yang semula kita sirami puja dan puji. Jujur saja!
Tapi bagi saya, intinya sih sudah jelas bahwa mekanisme demokrasi kita ini memang berbiaya tinggi. Gimana nggak korupsi? Kan mimpi basah namanya!
Sekarang coba kita lihat, untuk maju jadi bakal calon Bupati, Wikota hungga Gubernur saja, anda harus bayar mahar ke partai politik pengusung. Apalagi trend KIM PLUS (Koalisi Indonesia Maju) atau lebih tepatnya, persatuan partai-partai besar kecuali Banteng, itu bertebaran di mana-mana.