Oleh: Astatik Bestari*
SketsaNusantara.id - Dalam narasi peradaban manusia, kemajuan sering kali diukur melalui pencapaian teknologi, stabilitas ekonomi, dan kearifan politik. Namun, sebuah realitas fundamental yang terkadang luput dari diskursus adalah bahwa kemajuan sejati bersifat holistik dan hanya dapat tercapai ketika seluruh potensi kemanusiaan tanpa memandang gender difasilitasi untuk berkembang.
Kita tidak dapat terbang menuju peradaban yang lebih luhur hanya dengan satu sayap. Partisipasi penuh perempuan dalam setiap aspek kehidupan bukanlah sekadar isu kesetaraan semata; ia adalah prasyarat mutlak bagi kemakmuran, stabilitas, dan evolusi sosial yang berkelanjutan. Sebaliknya, setiap pola pikir yang mereduksi atau mendelegitimasi peran ini, seperti yang kita kenali sebagai misogini, bertindak sebagai disrupsi yang merugikan kemajuan kolektif kita.
Pentingnya peran perempuan sering kali dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Namun, signifikansinya bergema jauh melampaui ranah domestik.
Dalam kapasitasnya sebagai pendidik pertama, perempuan meletakkan fondasi moral, intelektual, dan emosional generasi penerus. Tetapi perlu ditegaskan, membatasi kontribusi mereka pada ranah ini saja adalah sebuah kekeliruan dalam memandang realitas. Di panggung global, kontribusi perempuan di sektor ekonomi tidak terbantahkan. Mereka adalah wirausahawan, inovator, pemimpin korporat, dan tenaga kerja esensial.
Data dari lembaga kredibel seperti Bank Dunia secara konsisten menunjukkan, penutupan kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja dan kepemilikan aset dapat secara signifikan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) global. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, mereka cenderung menginvestasikan kembali pendapatannya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga. Hal ini dapat menciptakan efek domino positif yang mengangkat komunitas dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
Di arena politik dan pengambilan keputusan, kehadiran perempuan membawa perspektif unik yang penting untuk tata kelola yang adil dan inklusif. Kepemimpinan perempuan terbukti cenderung mengedepankan kebijakan yang berfokus pada kesehatan publik, infrastruktur sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Keterlibatan mereka dalam proses perdamaian dan resolusi konflik juga terbukti meningkatkan daya tahan dan kelanggengan kesepakatan damai. Tanpa representasi mereka, kebijakan yang dirumuskan sering kali bias dan gagal menjawab kebutuhan separuh populasi, menciptakan ketimpangan struktural yang menghambat harmoni sosial. Dalam sains, seni, dan akademisi, perempuan terus mendobrak batasan, menawarkan solusi inovatif dan kedalaman pemikiran yang memperkaya khazanah pengetahuan manusia.
Ironisnya, di tengah pengakuan atas kontribusi masif tersebut, masih bertahan sebuah pola pikir yang secara sistematis meragukan, meremehkan, atau bahkan menolak nilai perempuan. Inilah yang disebut dengan misogini.
Penting untuk dipahami bahwa misogini tidak selalu berwujud kebencian yang eksplisit atau kekerasan fisik yang kasat mata, meskipun keduanya adalah manifestasi terburuknya. Misogini sering kali beroperasi secara halus dan terinternalisasi, hadir dalam bentuk bias yang tidak disadari, standar ganda, peremehan kompetensi profesional, atau pengabaian terhadap suara dan pengalaman perempuan. Pola pikir ini bisa tertanam dalam struktur budaya, norma sosial, bahkan dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari.
Bahaya dari paradigma ini bersifat multidimensional dan merugikan semua pihak. Secara individu, ia menciptakan lingkungan yang toksik, membatasi aspirasi perempuan, dan berdampak negatif pada kesehatan mental melalui tekanan untuk membuktikan diri secara berlebihan atau melalui internalisasi keraguan diri. Secara sosial, ia melanggengkan siklus kekerasan.
Artikel Terkait
Cerita dari Papua Selatan: Santi, Perempuan Asmat yang Menjawab Stigma Lewat Anyaman Rambut
Miss Universe: Standar Terukur, Rekam Jejak Keluarga, dan Figur Inspiratif
Marsinah, Calon Pahlawan Nasional dari Kaum Buruh