Menurutnya, PKS membuat citra sebagai partai yang kritis di luar parlemen demi memperoleh suara.
Namun saat menjadi koalisi, menjadi partai pendukung oligarki dan rezim militeristik.
“Mencitrakan diri kritis di luar parlemen untuk mendapatkan suara, tapi jadi mesin legislasi dan bagian dari koalisi yang menguatkan oligarki dan rezim militeristik,” tulisnya lagi.
PDIP sendiri awalnya sempat menolak revisi Undang-Undang TNI yang dituding dapat mengembalikan Dwifungsi ABRI.
Namun akhirrnya, fraksi PDIP DPR RI mendukung revisi UU TNI tersebut.
Selain PKS dan PDIP, 6 fraksi partai lainnya juga turut mendukung RUU TNI ini.
Ke-8 fraksi partai yang mendukung RUU TNI ini antara lain PDIP, PKS, PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN dan Demokrat.
RUU ini pun dipastikan akan dibawa ke rapat Paripurna yang dijadwalkan digelar hari Kamis, 20 Maret 2025 untuk disahkan.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!