Polemik RUU TNI, Mantan Ketua Reformasi ABRI Berharap Pemerintah Tak Mengulang Masa Lalu yang Sudah Dikoreksi Sejarah

SketsaNusantara.id - Polemik rapat RUU TNI oleh DPR RI membuat mantan presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat bersuara.

Pada masa reformasi pada tahun 1997, SBY mengakui bahwa saat itu ia  menjabat sebagai mantan ketua tim reformasi ABRI.

Sebab itulah kini SBY ikut menyoroti polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia oleh DPR RI yang banyak ditentang sejumlah pihak.

Baca Juga: Bisa Hidupkan Kembali Orde Baru, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Ungkap Apa yang Ditakutkan dari Revisi UU TNI

Sebagai orang yang pertama kali mereformasi ABRI, SBY dalam polemik RUU TNI ini ia menekankan pentingnya pemerintah untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan kebebasan.

"Pertama kali melakukan reformasi ABRI (1997), setelah itu bersama-sama reformasi nasional dan saya oleh Pak Wiranto saat itu Panglima ABRI saya ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI," ujar SBY dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube Liputan6.

SBY menceritakan bahwa saat hendak melakukan reformasi ABRI, selama 2 tahun ia mengunjungi sejumlah tempat yang bisa memberikan masukan untuk mematangkannya.

Baca Juga: 5 Fakta Rachel Maryam Sayidina: Aktris Jadi Politisi hingga Ramai Turut Rapat Revisi UU TNI, Tidak Tamat Kuliah?

"Saya pergi ke kampus-kampus, bertemu dengan para rektor, reformis dan mendengarkan harapan rakyat," imbuhnya bahwa sebagai ketua tim reformasi ia tak serta merta langusng melakukan reformasi ABRI.

Namun selama 2 tahun ia mencari dan mendengarkan banyak masukan tentang perlukah melakukan reformasi dan jika dilakukan, ia juga mencari tahu apa yang harus dilakukan saat mereformasi ABRI untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

"Dan akhirnya TNI atau ABRI diputuskan melakukan perubahan atau reformasi," tegasnya.

Baca Juga: 4 Kontroversi Nurul Arifin Politisi Partai Golkar, Gagal Jadi Wali Kota Hingga Revisi UU TNI, Bela Mayor Teddy Ugal-ugalan

"Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri mengulangi kesalahan masa laku yang sudah dikoreksi oleh sejarah," imbuhnya.

Bahwa jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait revisi UU TNI akan mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu.