KSAD Maruli Simanjuntak Sebut 'Dirty Vote' Tak Bernyali, Dandhy Laksono Tantang Menantu Luhut Debat Soal Revisi UU TNI hingga Dwifungsi Militer

SketsaNusantara.id - Dandhy Laksono menanggapi komentar KSAD Maruli Simanjuntak yang menyebut film "Dirty Vote" garapannya 'tak bernyali'.

Sebagaimana diketahui, "Dirty Vote" merupakan sebuah film dokumenter politik yang sempat ramai jadi perbincangan hangat di masyarakat usai dirilis pada masa tenang Pemilu 2024.

Film yang menampilkan 3 pakar tata hukum negara yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar ini mengangkat dugaan skema kecurangan dalam proses pemilihan umum, termasuk indikasi ketidaknetralan aparatur negara.

Baca Juga: Deddy Sitorus Bongkar Motif Hasto Jadi Tersangka, Ada Utusan Minta Sekjen Mundur dan Jokowi Tak Dipecat: 9 Orang Kader Jadi Target

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan tangapan dan bahkan menyindir film Dirty Vote yang dianggap "tak bernyali".

Jenderal Maruli mengakui belum menonton film tersebut, namun telah mendengar isinya. Ia menilai bahwa film tersebut tak usah ditanggapi karena pernyataannya hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti konkret.

"Kalau orang bilang menduga, nggak punya bukti, ya kita itu semua bisa menduga-duga," kata Jenderal Maruli pada hari Selasa, 13 Februari 2024 lalu sehari sebelum Pilpres.

"Itu kan permainan mereka saja dengan situasi dan tujuan tertentu, menurut saya pernyataan-pernyataan (dalam film) itu bisa dikatakan tidak bernyali ya kan, gak usah ditanggapi," tandasnya.

Baca Juga: Cek Fakta: Viral Video Mayor Teddy Beri Hormat pada Sugianto Kusuma alias Aguan, Istana Angkat Bicara! Ternyata...

Pernyataan Jenderal Maruli tersebut mendapat tanggapan dari Dandhy Dwi Laksono. Melalui akun media sosialnya, sutradara "Dirty Vote" itu memberikan pesan menohok.

"Tidak bernyali itu mau jabatan dan gaji sipil, tapi gak mau lepas seragam, bedil, dan tongkat komando," tulis Dandhy dikutip SketsaNusantara.id dari cuitan akun X @Dandy_Laksono yang diunggah pada hari Jumat, 13 Maret 2025.

Pernyataan ini dianggap sebagai sindiran terhadap fenomena perwira militer yang menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan atribut kemiliterannya yang menyinggung soal rangkap jabatan dan dwifungsi militer.

Baca Juga: Sosok AH Nasution, Jenderal yang Lolos dari G30S PKI hingga Mencetuskan Konsep Dwifungsi ABRI Zaman Orde Baru

Sejak era reformasi, Indonesia telah berupaya memisahkan peran militer dari urusan sipil untuk memperkuat demokrasi. Namun, fenomena perwira aktif yang menduduki jabatan sipil kini kembali terjadi dan memicu perdebatan publik.