KSAD Maruli Simanjuntak Sebut 'Dirty Vote' Tak Bernyali, Dandhy Laksono Tantang Menantu Luhut Debat Soal Revisi UU TNI hingga Dwifungsi Militer

Pernyataan Dandhy seolah menantang keberanian para perwira tersebut untuk sepenuhnya beralih ke ranah sipil jika memang menginginkan jabatan dan gaji di sektor tersebut, tanpa mempertahankan atribut militer.

Ia bahkan meminta menantu Luhut Binsar Pandjaitan itu untuk berdebat langsung dengan ketiga narasumber dalam film "Dirty Vote" untuk membahas UU Revisi TNI hingga soal Dwifungsi Militer.

Baca Juga: Bukan Cuma Mayor Teddy? 6 Prajurit TNI Aktif yang Punya Jabatan Sipil, Ada yang Jadi Komisaris Utama di Perusahaan BUMN!

"Jadi pengen 'uji nyali sama KSAD (Jenderal Maruli Simanjuntak). Misalnya begini: beliau mengirim 3 jenderal terbaiknya untuk debat dengan 3 kawan sipil ini," sambung Dandhy dalam postingannya yang mengunggah foto Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.

"Kita diskusi tentang Revisi UU TNI, Rangkap jabatan sipil, Dwifungsi militer sejak Nasution hingga Soeharto dan Prabowo. Bernyali, Jenderal?" tandasnya.

Bukan tanpa alasan, Dandhy Laksono sentil KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang sebelumnya ramai jadi perbincangan publik.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mendadak jadi trending topic di media sosial X (dulu Twitter) usai menaikkan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letkol.

Baca Juga: Panglima TNI Agus Subiyanto: Prajurit Aktif Duduki Jabatan Sipil Akan Pensiun Dini, Mayor Teddy Mundur atau UU Diubah?

Kenaikan pangkat itu menuai kritik karena Teddy Indra kini menjabat sebagai Seskab (Sekretariat Dukungan Kabinet Republik Indonesia) dan tak harus mundur dari TNI yang menunjukkan adanya rangkap jabatan sipil dengan kedudukannya di militer.

Banyak spekulasi bergulir dan mengkhawatirkan akan kembali ada dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. 

Keterlibatan militer dalam pemerintahan dikhawatirkan mengurangi transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan bahkan memicu pelanggaran hak asasi manusia, mengingat adanya perbedaan pendekatan antara militer dan sipil dalam menangani isu-isu masyarakat.

Namun, kekhawatiran tersebut mendapat tanggapan keras dari Maruli Simanjuntak bahkan orang yang mengkritik dikatakan punya pemikiran "otak kampungan".

"Tidak usah ramai bikin ribut di media, soal dwifungsi ABRI ini, itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh," kata Maruli Simanjuntak pada hari Kamis, 13 Maret 2025.

"Menurut saya, orang-orang yang menggiring opini seperti ini, otak-otak (pemikirannya) kampungan menurut saya," tandasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini