Fadli Zon dan Pemerkosaan Massal 1998: Menyangkal Fakta untuk Wajah Baru Sejarah Indonesia

Stigma itu pun menambah panjang daftar penderitaan yang harus ditanggung korban selain menderita secara fisik dan batin.

Di sisi lain, tidak ada atau sedikitnya laporan kasus pemerkosaan pada tragedi Mei 1998 kepada instansi pemerintah juga menunjukkan ketidakpercayaan korban terhadap instansi pemerintah, yang melahirkan tanda tanya besar bagi penulis.

Salah satu penyebab yang penulis garisbawahi yakni tuntutan ‘bukti’ yang diminta instansi pemerintah saat korban melaporkan peristiwa yang menyebabkan trauma tersebut.

Mirip seperti yang disampaikan Fadli Zon, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemerkosaan massal pada Kerusuhan Mei 1998, sehingga kejadian tersebut dianggap rumor, cerita bahkan tidak ada.

Instansi pemerintah berkutat dengan bukti tanpa menimbang trauma, luka dan penderitaan fisik-batin yang dialami korban sebagai hal yang nyata.

Penulis menyimpulkan, minimnya laporan tindak kekerasan seksual termasuk perkosaan dalam Kerusuhan Mei 1998 tidak bisa menjadi dasar penyangkalan terjadinya tragedi tersebut.

Justru, hal ini menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman-bahkan untuk sekedar melapor-kepada seluruh warganya.

Baca Juga: Bonnie Triyana ke Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 1998: Ada Pak Menteri dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia

Pernyataan Fadli Zon juga cukup menggelikan, mengingat gelar doktor di bidang Studi Sejarah yang disandangnya.

Dengan percaya diri, Fadli Zon menyebutkan tidak ada buku sejarah yang mencatat perisitwa kelam tersebut.

Lucunya, dalam perpustakaan daring milik Fadli Zon, terdapat buku Sejarah Nasional Indonesia edisi Pemutakhiran Jilid VI yang diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 2007 lalu.

Pada Bab Orde Baru halaman 669, tertulis dengan jelas ‘Terjadi pula pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan Indonesia keturunan Cina’.

Lantas, apakah penyangkalan dengan dalih tidak ada laporan, bukti hingga catatan dalam sejarah merupakan bagian dari tone positif yang hendak diterapkan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia?

Tone positif yang digaung-gaungkan Fadli Zon dalam penulisan ulang sejarah Indonesia ini diklaim bisa mempersatukan bangsa, tanpa tujuan mencari-cari kesalahan di masa lalu.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia dalam Konferensi Pers Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada 13 Juni 2025 memberikan pandangan yang lebih mendalam.