Bukan Aktivis atau Politikus, Sejarah Harus Ditulis Sejarawan, Bagaimana Nasib Sejarah Versi Rakyat?

SketsaNusantara.id - Penulisan sejarah nasional kembali menjadi topik hangat di ruang publik.

Pemerintah tengah menyusun versi resmi sejarah Indonesia dan memastikan hanya para ahli yang terlibat dalam proses ini.

Namun, tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan bahwa penulisan tersebut bisa menjadi alat legitimasi tunggal atas versi tertentu, menyingkirkan perspektif lain yang juga hidup di tengah masyarakat.

Baca Juga: Sejarah Tradisi Toron yang Sudah Ada Sebelum Abad ke-19, Ternyata Ini Alasan Warga Madura Mudik Besar-Besaran saat Hari Raya Idul Adha

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, mencoba menenangkan kegelisahan ini. Ia menegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung bukanlah proyek politik atau narasi tunggal yang digagas oleh penguasa.

“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu 7 Juni 2025.

“Yang menulis (sejarah) bukan aktivis, bukan politikus,” Fadli menambahkan.

Baca Juga: 4 Lokasi Shalat Idul Adha 2025 di Kota Palembang: Ada Masjid Warisan Sultan yang Menyimpan Sejarah dan Budaya Nusantara

Pernyataan ini menegaskan garis pembeda yang tajam antara sejarah “resmi” dan sejarah alternatif yang kerap tumbuh dari pengalaman komunitas, korban, atau bahkan perlawanan terhadap narasi dominan.

Resmi tapi Tunggal? Kekhawatiran tentang Delegitimasi Sejarah Lain

Sebagian kalangan akademisi dan pegiat sejarah rakyat merasa cemas bahwa penulisan sejarah oleh negara bisa mengarah pada delegitimasi terhadap versi lain.

Dalam konteks sejarah Indonesia yang kaya akan dinamika lokal dan konflik, penyatuan narasi tanpa ruang bagi keragaman bisa menjadi bentuk baru dari penghapusan sejarah.

Kekhawatiran ini ditanggapi Fadli Zon dengan jaminan bahwa tim penulis terdiri dari para sejarawan yang kompeten di bidangnya, bukan mereka yang terikat pada kepentingan politik jangka pendek.

“Justru yang kita khawatir jika (penulisan) sejarah ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing,” ujarnya.

Namun pertanyaannya kemudian, apakah para sejarawan yang dimaksud benar-benar bebas dari tekanan ideologis dan kekuasaan? Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sejarah resmi kerap kali menyisakan lubang gelap yang hanya bisa diisi oleh sejarah lisan atau arsip nonnegara.