SketsaNusantara.id - Sebuah video yang memperlihatkan aksi ratusan perangkat desa mendatangi Kantor Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ramai menjadi perhatian publik di media sosial. Aksi tersebut berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026.
Kedatangan para perangkat desa itu bukan tanpa alasan. Mereka menyampaikan desakan agar Camat Selogiri, Fredy Sasono, mengundurkan diri dari jabatannya.
Peristiwa ini kemudian memunculkan berbagai pembahasan di ruang publik.
Sejumlah tudingan terkait pola komunikasi dan hubungan kerja di lingkungan pemerintahan setempat turut menjadi sorotan.
Berdasarkan informasi yang beredar, para perangkat desa menilai hubungan kerja di Kecamatan Selogiri tidak berjalan harmonis. Mereka menuding terdapat sikap yang dianggap arogan dan memicu ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Salah satu peristiwa yang disebut menjadi pemicu polemik terjadi saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Saat itu, sejumlah perangkat desa mendapat tugas sebagai petugas upacara, termasuk tim pengibar bendera.
Dalam prosesi tersebut, sempat terjadi insiden ketika bendera terlihat terlipat. Namun, kondisi itu disebut langsung diperbaiki oleh petugas yang bertugas di lapangan.
Meski demikian, kejadian tersebut masih menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai tindakan yang dilakukan usai insiden berlangsung. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, disebutkan terdapat permintaan kepada petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan push up sebelum upacara berakhir.
"Namun sebelum upacara selesai, Camat meminta petugas yang bertanggung jawab untuk push up," tulis unggahan yang beredar.
Perangkat desa yang menyampaikan keberatan menilai tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi petugas karena dilakukan di hadapan peserta upacara lainnya.
Selain persoalan upacara, muncul pula sejumlah keluhan lain yang berkaitan dengan komunikasi dalam forum resmi pemerintahan. Dalam unggahan yang sama disebutkan bahwa terdapat penggunaan kata-kata yang dianggap tidak pantas ketika kegiatan resmi berlangsung.
Keluhan juga muncul saat pembahasan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Dalam forum tersebut, disebutkan adanya perangkat desa yang diminta melakukan pemaparan tanpa mempertimbangkan kesiapan materi yang dikuasai.
Artikel Terkait
6 Fakta Demo di Markas Polda DIY, Massa Robohkan Pagar hingga 3 Mahasiswa yang Ditangkap Diserahkan Kembali ke Rektorat
Demo Malam di Polda DIY Berujung Kericuhan hingga Lalu Lintas Tersendat, Polisi Bantah Tembakkan Gas Air Mata
Polisi Pakai Peci dan Sorban saat Kawal Demo BEM UI di Mabes Polri, Netizen: Mau Ceramah Pak?
4 Terdakwa Kasus Penghasutan Demo Ricuh Agustus 2025 Divonis Bebas, Aktivis Gejayan Memanggil Serukan Perlawanan
Ribuan Warga Langkat Demo Bansos Belum Merata, Gerbang Kantor Bupati Roboh, Afandin Siap Temui Menteri Sosial