Kinerja TAPD Jember Disorot, Ketua DPC PKB Minta Transparansi Anggaran Pinjaman Rp786,5 M Harus Diprioritaskan untuk Rakyat

SketsaNusantara.id - Dinamika pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kabupaten Jember tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, terdapat usulan untuk melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebanyak Rp786,5 miliar yang diperuntukan di antaranya:

1. RSD Soebandi Rp130 miliar untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan.

2. RSD Balung Rp56,57 miliar untuk pembangunan gedung dan penyediaan tempat tidur pasien.

Baca Juga: DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

4. Dinas Perhubungan Rp200 miliar untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan dinamika yang terjadi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) merupakan hal lumrah.

"Ya memang dinamika yang terjadi adalah hal yang lumrah, karena ini merupakan bentuk demokrasi dan pertanggung jawaban publik," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa 4 Agustus 2026.

Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Jember Sebut Rencana Pinjaman di RAPBD 2027 Difokuskan untuk Percepatan Pembangunan, Ardi: Demi Kemaslahatan Rakyat

Dari penyampaian yang dilakukan oleh TAPD, Ayub menilai ada kegagalan komunikasi dalam memaparkan kebijakan yang hendak diambil, sehingga memaksa Bupati Jember Muhammad Fawait menerjemahkan secara langsung kepada publik.

"Ini menjadi konsekuensi dari eksekutif, karena ketidakmampuan TAPD dalam menyampaikan rencana tersebut secara detail dan komperhensif serta tidak mampu meyakinkan Banggar," imbuhnya.

Politisi senior tersebut menambahkan, minimnya kejelasan informasi dari TAPD sempat menimbulkan kebuntuan komunikasi hingga akhirnya Bupati Jember harus turun tangan langsung.

Baca Juga: Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK