SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember tengah berencana mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat, melalui PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) sebesar Rp786,57 miliar.
Langkah ini disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027, yang diajukan ke DPRD Jember.
Dari hasil pembahasan awal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama TAPD, terdapat banyak argumentasi terkait keputusan tersebut yang hingga kini masih dicari titik temunya.
Baca Juga: Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK
Namun, Anggota Banggar DPRD Jember yang sekaligus Anggota Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo mengatakan dinamika dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan hal yang lazim karena setiap kebijakan harus dipastikan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami di Badan Anggaran ingin APBD ini betul-betul pro-rakyat. Tentu, jika pinjaman ini banyak mudaratnya, kami tidak akan setuju. Tapi kami melihat wacana peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat," ujar Ardi saat dikonfirmasi, Sabtu 1 Agustus 2026.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp4,5 triliun, sedangkan kebutuhan belanja mencapai Rp5,5 triliun.
Kemudian masih ada selisih sekitar Rp986 miliar yang nantinya akan ditutupi dari, proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp200 miliar dan pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp786,57 miliar.
Menurut Ardi, keterbatasan kemampuan fiskal membuat Jember sulit melakukan percepatan pembangunan apabila hanya mengandalkan pendapatan rutin daerah.
Karena itu, rencana pinjaman diarahkan untuk mendanai sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas penggunaan dana pinjaman adalah memperbaiki infrastruktur.
“Saat ini, terdapat sekitar 527 kilometer ruas jalan di Kabupaten Jember yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat,” imbuhnya.
Artikel Terkait
Tanggapi Isu Penghentian Program MBG, Politisi Gerindra DPRD Jember: Bukan Ditutup Tapi Harus Ada Evaluasi di Masing-Masing SPPG
Gus Fawait Sodorkan Enam Raperda Strategis ke DPRD Jember, Fokus Lompatan Ekonomi dan Penataan Kota
Reses DPRD Jember di Umbulsari, Hasan Basuki Terima Usulan Alsintan hingga Perbaikan Pagar Gereja
Rencana Pembangunan PLTSa di TPA Pakusari, DPRD Jember Minta Segera Ambil Langkah Konkret Pengolahan Sampah
Dukung Pemkab Luncurkan Program Homcare, DPRD Jember Dorong Pelayanan Kesehatan Bisa Menyentuh Plosok Desa
Program Homecare Segera Diluncurkan, Komisi D DPRD Jember Sebut Kesiapan SDM Jadi Penentu Keberhasilan Program
DPRD Jember Mulai Bahas APBD 2027, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tembus Rp4,5 Triliun
Silpa Tahun Anggaran 2025 Capai Rp600 Miliar, Ketua DPRD Jember: Sebagian Dialokasikan untuk Tambal Belanja Pegawai
Pasca Rapat APBD 2027 Tertutup, Fraksi PKB DPRD Jember Pastikan Pembahasan Selanjutnya Dilaksanakan Secara Terbuka
Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK