Tanggapi Isu Penghentian Program MBG, Politisi Gerindra DPRD Jember: Bukan Ditutup Tapi Harus Ada Evaluasi di Masing-Masing SPPG

SketsaNusantara.id - Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan terus melakukan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini dilakukan agar standar pengoperasion dapur SPPG, bisa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Satgas MBG dan Anggota DPRD Jember, Ahmad Hoirozi mengatakan, program MBG yang tengah berjalan saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga: SPPG Berhenti Beroperasi, Wakil Ketua DPRD Jember Dorong Segera Evaluasi Penerima Manfaat MBG agar Lebih Tepat Sasaran

“Bukan hanya pemenuhan gizi bagi siswa-siswi, tetapi juga berdampak luas terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar SPPG,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu 20 Juni 2026.

Termasuk juga dengan adanya SPPG ini, mampu membuka lapangan kerja yang berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Karena dengan adanya dapur maka, warga setempat juga bekerja di SPPG tersebut dan bisa meningkatkan penghasilannya,” imbuhnya.

Baca Juga: ASN Promosi Daerah, DPRD Jember Minta Pemkab Mengedepankan Pendekatan Persuasif

Meskipun dalam praktiknya masih ada banyak kekurangan, ia menilai bahwa bukan programnya yang harus dihentikan melainkan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kalau kita lihat memang saat ini banyak kekurangan, maka solusinya bukan menutup programnya tetapi bagaimana penataan terhadap program tersebut agar lebih baik lagi,” pungkasnya.

Hoirozi menyampaikan, program MBG ini baru mulai berjalan dan tidak bisa langsung sempurna dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Liga 4 Nasional, DPRD Jember Dorong Pembenahan Kualitas 2 Stadion dan Fasilitas Olahraga

“Ini tugas kita untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung di lapangan, agar program MBG yang menyentuh level bawah bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Ia melihat, banyaknya SPPG di Jember yang masih kurang maksimal salah satunya pada Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), yang belum dipenuhi.