Terima Aspirasi Ratusan Kades Soal Pemangkasan DD, Ketua DPRD Jember Halim: Mereka Ingin Pemerataan Infrastruktur

SketsaNusantara.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyatakan komitmen penuh untuk mengawal sederet aspirasi yang disuarakan ratusan kepala desa, terkait krisis anggaran pembangunan di tingkat akar rumput.

Penghematan Dana Desa (DD) secara nasional dinilai memukul kemampuan fiskal desa dalam merealisasikan proyek-proyek vital, termasuk menyuarakan tentang pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan bahwa penurunan alokasi anggaran pusat berimbas langsung terhadap mandeknya pembiayaan di sektor pembangunan desa. Oleh karena itu, dukungan konkret dari jajaran eksekutif sangat dibutuhkan untuk menutup celah pembiayaan tersebut.

Baca Juga: Datangi Kantor DPRD, Ratusan Kades di Jember Dorong Langkah Pemkab Pinjam Rp786,5 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan

"Pembangunan di tingkat desa, khususnya pembenahan akses jalan yang dampaknya bersentuhan langsung dengan warga dan belum terakomodasi akibat pemangkasan Dana Desa, amat membutuhkan sentuhan serta intervensi dari Pemkab maupun Bupati," tegasnya usai menerima audiensi para kades di Gedung DPRD Jember, Senin 10 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pasca kebijakan efisiensi Dana Desa dari pusat, jajaran pemerintah desa se-Kabupaten Jember pada dasarnya membutuhkan uluran tangan pimpinan daerah.

Selama ini, porsi Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik menyusut drastis, sehingga proyek infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan warga menjadi terbengkalai.

Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa

Selain persoalan jalan, ia mencatat beberapa poin krusial yang diharapkan para kepala desa dapat diintervensi melalui kebijakan APBD maupun Bupati Jember:

"Pemerintah desa meminta agar dilibatkan secara aktif dalam tata kelola dan operasionalisasi KDMP di wilayah masing-masing," imbuhnya.

Kemudian, para kades mendorong agar alur distribusi barang-barang bersubsidi dari pemerintah dapat disalurkan melalui mekanisme KDMP.

Baca Juga: Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI

"Selanjutnya mereka meminta agar hak pengelolaan fasilitas ambulans desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, demi mempercepat pelayanan kesehatan warga," pungkasnya.

Halim menegaskan, bahwa para Kades ini juga tidak mempersoalkan terkait dengan pinjaman daerah ke pemerintah pusat, karena mereka hanya ingin ada pembangunan yang merata.