Datangi Kantor DPRD, Ratusan Kades di Jember Dorong Langkah Pemkab Pinjam Rp786,5 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan

SketsaNusantara.id - Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember menggelar audiensi di kantor DPRD Jember pada Senin, 10 Agustus 2026 pagi.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemkab Jember terkait alokasi dana talangan sebesar Rp786 miliar, sekaligus menyuarakan berbagai keluhan mendesak warga pedesaan.

"Hari ini kami datang membawa persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Banyak kebutuhan pembangunan yang belum selesai. Ada yang sudah lama disampaikan, ada yang berulang kali diusulkan, tetapi belum juga mendapatkan kepastian," papar Meseran, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI).

Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa

Dia mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat sedang fokus pada pembangunan dan operasionalisai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang berdampak terhadap pemangkasan dana desa (DD) dari yang semula 1,5 Milyar hingga 3 Milyar Rupiah hari ini menjadi 300an juta di seluruh Desa di Indonesia.

Dari persoalan tersebut, bisa dikatakan bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti dulu lagi sebelum ada pemangkasan dana desa (DD).

"Mayoritas Kepala Desa hari ini menjerit tak berdaya ditengah efisensi besar-besaran yang terjadi. Banyak jalan rusak yang tidak bisa dibangun, banyak jalan yang masih gelap jika dimalam hari dan banyak jembatan ambruk hampir tidak diurus. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat atau masyrakat pedesaan," ungkapnya.

Baca Juga: Pemkab Jember Pastikan Kontrak 8.236 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Bebaskan Biaya Tes Kesehatan

Pria yang menjabat sebagai Kepala Wonoasri tersebut menyatakan bahwa pihaknya paham pemerintah punya keterbatasan anggaran.

"Kami juga paham kebutuhan Kabupaten Jember bukan hanya satu atau dua. Tetapi kami ingin menyampaikan dengan jelas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan yang terus diulang setiap kali desa meminta kepastian pembangunan," imbuhnya.

Meseran menuturkan, desa juga bagian dari Kabupaten Jember. Masyarakat di desa juga membayar pajak, bekerja, bertani, berdagang, menyekolahkan anak, dan ikut menggerakkan ekonomi daerah. Kalau pembangunan di desa terus tertunda, yang paling merasakan adalah masyarakat.

Baca Juga: Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI

"Karena itu kami meminta Bupati Jember dan juga DPRD Jember tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan biasa. Bagi kami, kondisi ini sudah mendesak," tegasnya.

Lebih lanjut, pada audiensi itu, Meseran menyuarakan beberapa pendapat. "Pertama, kami meminta Bupati Jember turun tangan langsung dalam percepatan pembangunan desa dan memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten bukan sekadar usulan yang berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain," katanya.