SPPG Berhenti Beroperasi, Wakil Ketua DPRD Jember Dorong Segera Evaluasi Penerima Manfaat MBG agar Lebih Tepat Sasaran

SketsaNusantara.id – Pasca banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember yang diberhenti beroperasi sementara, DPRD Jember mendorong adanya proses evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Sebab, banyak muncul persoalan di lapangan yang tidak bisa hanya diselesaikan secara setengah-setengah, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini perlu ada evaluasi, bukan karena programnya yang buruk melakukan agar anggaran yang digunakan bisa tepat sasaran dan efektif.

Baca Juga: ASN Promosi Daerah, DPRD Jember Minta Pemkab Mengedepankan Pendekatan Persuasif

"Karena bukan kita menolak, tetapi kita tahu bahwa program MBG ini menyedot anggaran yang cukup besar dari APBN dan berdampak pada efisiensi anggaran di daerah," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 15 Juni 2026.

Melihat dinamika yang saat ini terjadi, pihaknya telah menyampaikan sejak awal pelaksanaan MBG ini berjalan, harus mengutamakan skema pelaksanaannya.

"Ditinjau pelaksanaan MBG, karena anggaran yang digunakan dalam pelaksanaannya cukup besar di tengah keterbatasan fiskal kita," imbuhnya.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Liga 4 Nasional, DPRD Jember Dorong Pembenahan Kualitas 2 Stadion dan Fasilitas Olahraga

Dengan penggunaan anggaran yang besar dan terkonsentrasi pada satu sektor saja, akan berdampak pada program lainnya dan hal ini bisa mempengaruhi kepecayaan publik salah satunya investor.

Maka, ia menyoroti terkait dengan pelaksanaan MBG saat ini yang harus dilakukan evaluasi agar bisa tepat sasaran dan tidak mempengaruhi kepercayaan publik.

Widarto menegaskan, faktor utama dalam pelaksanaan MBG ini adalah penerima manfaatnya yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Jember Tembus 1,8 Juta, DPRD Jember Dorong Sektor Pariwisata Lakukan Inovasi dan Perbaikan Infrastruktur

"Karena kami melihat seharusnya sasaran penerima MBG ini bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga penerima," ungkapnya.

Menurutnya, prinsip keadilan sosial tidak selalu berarti semua orang memperoleh manfaat yang sama, melainkan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.