Sisir Kelayakan Operasional Dapur di Jember, Satgas MBG Ambulu: SPPG Harus Utamakan SOP dari BGN

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember secara serentak meminta jajaran Camat dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melakukan supervisi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Supervisi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Makan Begizi Gratis (MBG) di Jember, berjalan dengan baik dan sesuai standard operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Salah satu pelaksanaan supervisi dilakukan di Kecamatan Ambulu, karena telah berdiri sebanyak 7 SPPG yang melayani ribuan anak-anak melalui MBG.

Baca Juga: Sidak SPPG Diduga Penyebab Keracunan, Satgas MBG Pemkab Jember Temukan Beberapa Fakta Lapangan

Plt Camat Ambulu Fahrul Asrosi mengatakan, pelaksanaan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan SPPG dalam menyajikan MBG bagi anak-anak di Ambulu, berjalan sesuai SOP.

“Kami bersama jajaran Muspika dan juga tim satgas tingkat kecamatan, melakukan supervisi ke masing-masing SPPG yang sudah berdiri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat 29 Mei 2026.

Dari hasil peninjauan langsung ke masing-masing SPPG, menurutnya ditemukan beberapa kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh SPPG.

Baca Juga: Anggaran Revitalisasi Sekolah Bertambah Rp16 Triliun, Politisi Golkar Purnamasidi Dorong Pemkab Jember Segera Tangkap Momentum

“Tadi kita bagi ke masing-masing tim yakni, kesehatan, perizinan, tenaga kerja, hingga lingkungan,” imbuhnya.

“Dari berbagai aspek yang kita cek, memang ada beberapa persoalan mulai perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih dalam proses pengurusan, kemudian juga soal Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” ungkapnya.

Fahrul menjelaskan, dari beberapa SPPG yang berdiri ini memang ada kekurangan soal IPAL, sebagai syarat mutlak dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

Baca Juga: Pemkab Jember Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah

“Memang ada yang akan segera dipasang atau sudah ada tapi belum maksimal, padahal IPAL ini nantinya bisa diuji apakah bisa mencemari lingkungan atau tidak,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Fahrul menegaskan agar kepala SPPG atau yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya harus segera memenuhi syarat tersebut.