Kepala BGN Puji Akurasi Data Gizi Door to Door Pemkab Jember

​

SketsaNusantara.id – Kabupaten Jember resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional, dalam implementasi program penguatan gizi masyarakat.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut pada Kamis 16 April 2026.

​Dadan mengungkapkan bahwa, Jember memiliki keunggulan komparatif yang jarang ditemukan di daerah lain, terutama dalam hal validitas data lapangan.

Baca Juga: Kebut Proyek Street Food di Jalan Kartini, Pemkab Jember Tetap Kedepankan Toleransi

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan verifikasi faktual patut menjadi standar baru bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

​Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perbedaan signifikan antara data sistem pusat dengan realita di lapangan.

Berdasarkan basis data makro (Dapodik dan Kemenag), Jember diproyeksikan hanya memiliki sekitar 500.000 sasaran penerima manfaat. Namun, intervensi langsung dari Pemkab Jember membuahkan hasil yang mengejutkan.

Baca Juga: Kendalikan Inflasi Pasca Lebaran, Pemkab Jember Salurkan Bantuan Pangan hingga Lakukan Mitigasi Bencana Ekstrem

​"Apresiasi kami berikan kepada Bupati Jember. Melalui validasi hingga tingkat RT/RW, ditemukan angka riil sebanyak 800.000 penerima. Ini sangat krusial karena berhasil menjaring warga yang selama ini 'tak terlihat' oleh sistem, seperti santri yang belum terdaftar di Kemenag hingga balita dari pernikahan siri yang belum memiliki NIK," papar Dadan.

​Secara statistik, jumlah 800.000 penerima manfaat dianggap sangat logis mengingat total populasi Jember yang menyentuh angka 2,6 juta jiwa. Dadan menambahkan bahwa kepadatan penduduk Jember justru menjadi keuntungan dalam hal efisiensi operasional.​

Strategi yang diterapkan meliputi optimalisasi SPPG, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masif.

Baca Juga: Genjot PAD 2026 dari Retribusi PKL, Pemkab Jember: Masih Opsi dan Perlu Kajian Matang

Lalu, di beberapa wilayah padat, satu desa bahkan mampu mengakomodasi hingga empat unit SPPG. Termasuk menggabungkan data sistem dengan verifikasi lapangan secara presisi.

​“Kesiapan infrastruktur sosial dan ketajaman data lapangan menjadikan Jember sebagai bahan rujukan utama BGN dalam sosialisasi di tingkat nasional,” imbuhnya.