Anggaran Revitalisasi Sekolah Bertambah Rp16 Triliun, Politisi Golkar Purnamasidi Dorong Pemkab Jember Segera Tangkap Momentum

SketsaNusantara.id - Banyaknya sekolah di Jember yang mengalami kerusakan fisik, anggota DPR RI Komisi X Fraksi Golkar Muhammad Nur Purnamasidi mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan pengusulan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pasalnya, terdapat tambahan anggaran revitalisasi bangunan sekolah yang telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp16 triliun.

Purnamasidi mengatakan, penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat konsitusi telah dijelaskan harus dianggarkan oleh pemerintah sebesar 20 persen baik di daerah maupun pusat.

Baca Juga: DPP Golkar Pasang Target 9 Kursi di Jember, Sekjen Sarmuji: Mesin Partai Mulai Dipanaskan Jelang Pemilu 2029

"Namun, karena saat ini kondisinya efisiensi yang membuat dana transfer ke daerah berkurang. Maka kita telah sampaikan kemarin ke Kemendikdasmen untuk adanya tambahan anggaran dalam perbaikan sekolah," ujarnya saat dikonfirmasi saat di Jember, Sabtu 9 Mei 2026.

Alhasil, dari hasil komunikasi ini Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui adanya anggaran tambahan Rp16 triliun untuk program revitalisasi.

"Ini menjadi angin segar ya, tinggal bagaimana daerah menangkap peluang ini dan bisa mengusulkan tambahan untuk revitalisasi bangunan sekolah di Jember," imbuhnya.

Baca Juga: Pemkab Jember Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah

Purnamasidi menyampaikan, dalam mendapatkan program revitalisasi ini ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Jadi ada 2 skema yakni, melalui Kemendikdasmen dan satunya juga bisa melalui Banpres. Karena ada Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan revitalisasi sekolah ini," paparnya.

Politisi Golkar ini juga mejelaskan, persoalan yang banyak terjadi di bawah sehingga sulit mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah.

Baca Juga: Kepala BGN Puji Akurasi Data Gizi Door to Door Pemkab Jember

"Kondisinya memang banyak sekali sekolah yang mencari akreditasi, maka memilih menaikkan statusnya menjadi baik. Namun, kenyataannya kondisi sekolahnya tidak baik-baik saja," jelasnya.

"Sehingga membuat data di Dapodik ini yang menjadi acuan, dan membuat sekolah tersebut tidak mendapatkan bantuan," tegasnya.