Jelang Idul Fitri, Pemkab Jember Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Program Prioritas Lainnya

SketsaNusantara.id – Pemerintah Kabupaten Jember bergerak cepat melakukan langkah koordinasi lintas sektoral., guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Pemkab Jember mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama pemerintah pusat, untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi, sosialisasi jaminan produk halal, hingga evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional 3 Juta Rumah.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan Pemkab Jember fokus pada pengawasan komoditas pangan yang mulai menunjukkan tren kenaikan harga.

Baca Juga: Pemkab Jember Jamin Beasiswa Kuliah Gratis bagi Penggawa Macan Raung

Berdasarkan data pantauan SP2KP di Pasar Tanjung, sejumlah komoditas seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor menjadi perhatian serius karena mulai merangkak naik akibat tingginya permintaan.

"Kami telah memetakan strategi intervensi di tiga level sekaligus. Di tingkat produsen, kami fokus pada sosialisasi, pemberian stimulus, serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Di tingkat intermediate atau grosir, Satgas Pangan akan menggencarkan inspeksi mendadak (Sidak), ," ujar Akhmad Helmi Luqman, Senin 23 Februari 2026.

Sementara di level konsumen, edukasi masyarakat dan transparansi harga melalui pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) terus dioptimalkan.

Baca Juga: Petakan Sejumlah Jembatan Rusak Akibat Banjir, Pemkab Jember Gandeng DPUBM Jatim Akselerasi Perbaikan

Ia juga menambahkan bahwa, Dinas TPHP telah mengusulkan kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi KAD dengan daerah penghasil cabai di Jawa Tengah dan Jawa Barat, termasuk potensi bantuan bibit melalui program CSR.

Selain inflasi, Akhmad Helmi menekankan pentingnya fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di Jember. Hal ini sejalan dengan mandat pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keamanan konsumsi bagi masyarakat.

Terkait sektor infrastruktur dan hunian, Pj Sekda menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelaraskan kebijakan dengan program Kementerian PKP.

Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bupati Gus Fawait Instruksikan Seluruh Elemen Pemkab Jember Siaga Satu

"Kami mendorong percepatan implementasi pembebasan BPHTB 0 Rupiah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” imbuhnya. 

Selain itu, kami meminta setiap desa mengalokasikan anggaran untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Targetnya, usulan anggaran pengentasan RTLH dalam APBD 2026 dan 2027 harus meningkat dari tahun sebelumnya," tegasnya.