Terlepas dari identitas gender dari calon Pemimpin Daerah Jawa Timur kedepan, khususnya dalam lingkup Pilgub Jatim 2024, menjadi penting bagi seluruh rakyat Jatim mengenal dan mempelajari calon pemimpinnya baik secara pengalaman, pengetahuan, ataupun program yang dicanangkan.
Hal itu berdasarkan tantangan atau problematika yang harus dihadapi dan diatasi untuk Jatim lebih baik kedepannya. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya; angka Korupsi di Jawa Timur yang cukup tinggi, bahkan Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia menurut data ICW tahun 2023.
Sehingga kedepan Jatim memerlukan seorang pemimpin yang tegas dan serius untuk membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Selanjutnya, Jatim juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.
Selama ini, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengurus berbagai dokumen seperti KTP, BPJS, dan perizinan.
Maka sudah sepatutnya pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kedepannya. Tidak hanya itu, Infrastruktur digital di Jatim juga belum merata, terutama di daerah terpencil, sehingga hal tersebut menghambat upaya digitalisasi dalam pelayanan publik.
Sehingga ke depan, Jatim membutuhkan pemerintah yang dapat memperluas jangkauan internet dan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat demi terwujudnya digitalisasi yang massif.
Tantangan lain yang juga krusial di Jawa Timur ialah pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Jawa Timur termasuk wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia per-Maret 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS), di Jawa Timur terdapat 3,98 juta penduduk miskin atau 9,79 persen.
Baca Juga: Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Lukmanul Hakim tawarkan Program ‘Metal’ Bagi Pondok Pesantren
Meskipun angka tersebut mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023, kemudian pada Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.
Tetap saja persoalan kemiskinan menjadi tugas besar bagi pemerintahan baru untuk menurunkan angka kemiskinan secara lebih signifikan lagi.
Selain itu, parahnya angka pengangguran di Jawa Timur masih di atas satu juta orang, dengan lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbesarnya. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi segar dan nyata untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat utamanya lulusan SMA/ SMK serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kepada anak muda.