Lagi-lagi, mungkin akan sulit dipahami oleh generasi zaman ini, bagaimana bisa sebuah organisasi mengikuti pemilihan umum 5 tahunan.
Ya, "pemilihan umum" di rezim Soeharto adalah sebuah oksimoron; tampak tidak masuk akal tetapi tetap masuk akal di saat yang bersamaan.
Semasa hidupnya, Soeharto memang tidak pernah menjabat di kursi ketua umum organisasi berlambang pohon beringin itu.
Ia "hanya" menjadi Ketua Dewan Pembina sejak kemenangan perdana organisasi itu di Pemilu 1971.
Dari tahun 1971 hingga 1997, Soeharto menjadi tokoh sentral di balik kebesaran Pohon Beringin, dengan cukup duduk di jabatan sebagai Pembina.
Ya, mau bagaimana lagi. Seorang presiden yang sekaligus menjadi pembina di sebuah peserta pemilu.
Seorang Raja Jawa, yang jika ada yang berani main-main dalam organisasi itu, bakal celaka mereka. Ngeri-ngeri sedap 'kan barang ini?
Apa yang telah diucapkan sang ketua baru itu mungkin saja menjadi semacam de javu bagi para senior atau mereka yang menyaksikan sendiri kedigdayaan sang raja di rezim penuh horor tetapi sekaligus sentimental bagi sebagian generasi 80-90an.
Tak heran jika ada yang menyebut Indonesia ini bentuknya adalah negara Republik, tetapi kelakuannya Kerajaan.
Baca Juga: Indonesia Negara Republik tapi Kelakuan Kerajaan, Jimly Asshiddiqie: Ada yang Ngotot
Frasa "Raja Jawa" dalam konteks Politik Indonesia yang tengah berproses dalam Demokrasi sudah pasti menimbulkan masalah.
Susah payah belajar dan menata konstitusi sejak Reformasi 1998, malah tiba-tiba dikejutkan dengan ucapan yang kental dengan unsur feodalisme yang subur di rezim Orde Baru.
Kemunculan sosok "hantu Raja Jawa" belakangan ini mengingatkan pada amarah Pramoedya Ananta Toer, satu-satunya sastrawan terbaik di Indonesia, yang rajin mengkritik Jawanisme dan kolonialisme Jawa.