Fatmawati*
SketsaNusantara.id - Momentum pelantikan bukan hanya mengenai seremonial struktural organisasi, tak terkecuali Kopri (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri). Tetapi juga sebuah momentum penegasan arah. Hadirnya Kopri bukan hanya sebagai pelengkap organisasi, melainkan sebagai penentu keberpihakan. Kita tidak dilantik untuk diam, tetapi untuk berdiri dan menentukan sikap terhadap bumi yang kita pijak, dan penegasan atas cara pandang terhadap manusia sebagai subjek penuh.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, posisi perempuan dan lingkungan saling terkait erat. Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menjadikan perempuan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan bahwa manusia adalah khalifah fil ardh, pemimpin di bumi. Amanah ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas perempuan semata, dan memperjuangkan keadilan bukan hanya tanggung jawab laki-laki. Keduanya adalah mandat kemanusiaan dan keimanan. Maka, ketika kita berbicara tentang lingkungan dan kekerasan terhadap tubuh manusia, kita sedang berbicara tentang iman yang dimanifestasikan dalam tindakan keseharian.
Baca Juga: Konsolidasi Asuransi BUMN Jadi Sorotan, 15 Perusahaan Akan Dilebur ke 3 Entitas Strategis
Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang akan diproyeksikan oleh PC (Pengurus Cabang) Kopri Jember untuk menyelesaikan persoalan sampah, sebagai salah satu pemenuhan tanggung jawab dalam menjadi seorang khalifah. Kabupaten Jember merupakan pusat pendidikan tinggi di Wilayah Tapal Kuda. Setiap kampus yang ada di Jember tentunya menjalankan berbagai aktivitas akademik. Tidak sedikit dari aktivitas akademik tersebut justru dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus, khususnya PMII dan Kopri.
Dalam menjalankan aktivitas organisasi ini, mahasiswa tidak luput menghasilkan limbah padat, mulai dari sisa konsumsi, kemasan plastik sekali pakai, kertas administrasi, hingga atribut kegiatan lainnya. Saat ini belum ada kebijakan kampus di Kabupaten Jember yang secara sistematis mengatur pengelolaan sampah berkelanjutan ataupun menerapkan secara masif prinsip 3R (reduce/mengurangi, reuse/menggunakan kembali, recycle/mendaur ulang).
Baca Juga: Kebaikan Kecil yang Tak Terlupakan, Aurelie Moeremans Ungkap Sosok Dewi Sandra di Matanya
Bahkan PMII Jember dengan puluhan lembaga dan basecamp aktif setiap hari juga tidak luput dari persoalan ini. Hitungan kasarnya, hari ini PMII Jember telah mempunyai 41 lembaga yang tidak secara aktif melakukan kegiatan kaderisasi, pelatihan, hingga agenda non-formal dan sering kali masih bergantung pada konsumsi sekali pakai. Di sinilah kontradiksi terjadi. Kita seringnya lantang berbicara lingkungan di luar, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan di internal organisasi itu sendiri.
Berangkat dari kesadaran itu, PC Kopri Jember ke depan harus sudah membangun kesadaran dan etika ekologis di internal organisasi melalui pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai realisasi, misalnya pembentukan SOP kegiatan ramah lingkungan dan pendidikan kader berkelanjutan di internal organisasi. Semuanya akan dirangkum dalam satu gerakan yang akan digagas PC Kopri Jember dalam tajuk “Seraya Lestari”.
Tidak hanya itu, gerakan ini juga akan merambah dalam ruang lingkup yang lebih luas, misalnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Kami telah memproyeksikan kolaborasi dengan mitra-mitra strategis maupun mitra ideologis seperti komunitas lingkungan lokal, bank sampah, pegiat pendidikan ekologis, dan jejaring sosial yang memiliki visi yang sama dengan asas keberlanjutan. Artinya, PC Kopri Jember tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi membangun ekosistem praktik yang lebih luas lagi.
Secara ideologis, ini berpijak pada semangat ekofeminisme, bahwa krisis ekologis dan ketidakadilan sosial lahir dari cara pandang dominasi terhadap alam dan tubuh manusia. Maka perubahan tidak cukup hanya melalui kerja-kerja teknis, tetapi juga transformasi nilai dan etika organisasi.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Data menunjukkan puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya, sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan ketimpangan relasi kuasa.