Pemkab Jember Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak, PC Kopri PMII Soroti Renovasi Alun-Alun Tanpa Fasilitas Bermain Anak

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan peringkat Nindya, namun banyak kritikan yang diberikan terkait hal tersebut.

Salah satunya oleh Pengurus Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC Koprs PMII) Jember, yang menyoroti tentang penghargaan tersebut.

Ketua Kopri PMII Jember Isna Asaro mengatakan, Pemkab Jember telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, tetapi dalam proses pembangunan alun-alun Jember tidak ramah anak.

Baca Juga: Tampil Trengginas! Persid Jember Bungkam Persekap Kota Pasuruan 4-0 Tanpa Balas

“Alun-alun ini menjadi salah satu ruang publik, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama anak-anak tetapi fasilitasnya minim bagi anak,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu 5 Januari 2025.

Hal ini berbanding terbalik dengan penghargaan yang telah didapatkan oleh Pemkab Jember, seharusnya ada fasilitas bagi anak-anak.

“Ini alun-alun harus menjadi ruang publik yang inklusif bagi anak-anak, tetapi hasilnya malah setelah dibangun tidak ada fasilitas anak,” imbuhnya.

Baca Juga: Cuma 10 Ribu! Keindahan di Bukit Samboja Jember bak Surga Tersembunyi dengan Panorama Istimewa

Sejauh ini Pemkab Jember telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak, yang merupakan turunan kebijakan dari Permen PPPA no 12 tahun 2023.

“Maka perlu ada evaluasi kembali dalam Perda tersebut, sehingga alun-alun Jember bisa mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik,” pungkasnya.

Isna menegaskan, Jember sudah mendapatkan penghargaan dan dipublikasikan dengan baik, tetapi di lapangan masih ada pembangunan infrastruktur di alun-alun Jember tidak ada fasilitas bermain anak.

Baca Juga: Geger! Penemuan Mayat di Jember Mengapung di Sungai, Diduga Kuat Korban Tergelincir

“Ini menjadi ironi, Jember disebut sebagai Kabupaten Layak Anak tapi infrastrukturnya tidak ramah, maka kami mendesak adanya penjelasan terkait hal tersebut,” terangnya.

Pihaknya menyampaikan, jangan hanya perdikat yang telah diterima sebagai label saja tanpa ada tindakan yang tegas, maka perlu evaluasi dari pembangunan tersebut.