PMII dan Tantangan Melahirkan Intelektual Muslim di Era Digital

Muhammad Najihul Huda, M.Pd.*

SketsaNusantara.id - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berdiri sejak 17 April 1960 di Surabaya telah memasuki fase kritis dalam perjalanan sejarahnya. Setelah lebih dari enam dekade mengukir prestasi sebagai organisasi kemahasiswaan yang berakar pada nilai-nilai Islam Ahlussunah Waljamaah, PMII kini menghadapi pertanyaan fundamental tentang relevansi dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Pertanyaan kritis yang dilontarkan Ketua IKA PMII Jawa Timur, Cak Thoriq, dalam acara halal bihalal IKA PMII Jombang—"Seberapa banyak PMII yang menjadi dokter, dosen, atau pegiat akademik?"—bagaikan cermin yang memantulkan realitas pahit organisasi ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa PMII telah menorehkan prestasi gemilang dalam dunia politik Indonesia. Alumni organisasi ini telah mengisi berbagai posisi strategis mulai dari tingkat daerah hingga nasional, dari kursi kepala daerah hingga menteri, dari anggota DPRD Kabupaten atau Provinsi hingga DPR RI. Dominasi alumni PMII dalam kancah politik begitu kentara sehingga muncul candaan bahwa jenjang kaderisasi PMII yakni Mapaba, PKD, PKL, PKN, dan PKB—adalah tangga menuju kursi kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan PMII dalam membangun jaringan politik yang solid dan efektif.

Baca Juga: Kronologi 3 Mahasiswa PMII Blitar Diamankan Paspampers usai Bentangkan Poster Sindir Gibran Wapres 'Omon-Omon', Begini Kondisinya Sekarang

Namun, kesuksesan spektakuler ini justru menjadi paradoks yang mengkhawatirkan. PMII yang dalam tujuan organisasinya menegaskan komitmen untuk "terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya," kini lebih dikenal sebagai "pabrik politisi" ketimbang "laboratorium intelektual." Orientasi pragmatis menuju kekuasaan politik telah menggeser visi ideal pembentukan intelektual muslim yang seharusnya menjadi ruh organisasi ini.

Dominasi politik ini menciptakan bias persepsi baik di internal maupun eksternal organisasi. Di internal, kader-kader muda cenderung mengukur kesuksesan berdasarkan pencapaian jabatan politik, bukan kontribusi akademik atau intelektual. Sementara di eksternal, masyarakat lebih mengenal PMII sebagai kendaraan politik ketimbang lembaga pengembangan intelektual. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana ekspektasi dan realitas saling mengunci dalam paradigma politik praktis.

Ironisnya, kesuksesan politik ini justru menjauhkan PMII dari misi utamanya sebagai organisasi gerakan dan kaderisasi berbasis intelektual Islam. Ketika politik menjadi orientasi utama, aspek pengembangan keilmuan, riset, dan kontribusi akademik menjadi terabaikan. Akibatnya, PMII kehilangan identitasnya sebagai wadah pembentukan intelektual muslim yang seharusnya mampu memberikan pencerahan bagi umat dan bangsa melalui karya-karya pemikiran yang mendalam dan transformatif.

Degradasi Budaya Akademik di Era Digital

Era digital yang menawarkan kemudahan akses informasi dan sumber bacaan dalam bentuk digital ternyata tidak serta-merta meningkatkan kualitas intelektual kader PMII. Justru sebaliknya, kemudahan teknologi ini telah melahirkan generasi yang pragmatis dan cenderung mengonsumsi informasi secara instan tanpa proses analisis mendalam. Budaya membaca buku yang mendalam digantikan oleh kebiasaan scrolling media sosial, diskusi ilmiah yang berkualitas tergantikan oleh debat kusir di platform digital, dan penelitian akademik yang metodelogis kalah pamor dengan konten viral yang sensasional.

Baca Juga: IKA PMII Jombang Ajak Para Alumni Tidak Hanya Menjadi Penonton Pembangunan

Kondisi degradasi ini diperparah dengan menurunnya tingkat resiliensi generasi muda dalam menghadapi tantangan intelektual. Kemudahan akses informasi justru menciptakan mental shortcut yang menghindari proses berpikir kompleks dan analitis. Kader-kader PMII terjebak dalam budaya kepuasan instan yang mengutamakan hasil cepat ketimbang proses pembelajaran yang mendalam. Akibatnya, kualitas diskusi internal organisasi menurun drastis, dari pembahasan isu-isu strategis menjadi sekadar sharing informasi dangkal.

Lebih mengkhawatirkan lagi, degradasi budaya akademik ini telah meresap ke dalam sistem kaderisasi PMII. Proses pendidikan kader lebih menekankan aspek jejaring politik daripada pendalaman keilmuan.  Dampak jangka panjang dari degradasi ini adalah lahirnya generasi aktivis PMII yang miskin referensi intelektual namun kaya pengalaman politik praktis. Mereka mahir dalam bermanuver politik tetapi lemah dalam memberikan kontribusi pemikiran yang substantif. Ketika terjun ke masyarakat, alumni PMII cenderung menjadi politisi populis yang mengandalkan retorika ketimbang intelektual transformatif yang mampu memberikan solusi inovatif bagi permasalahan bangsa.

Urgensi Transformasi Menuju Ekosistem Intelektual

PMII saat ini membutuhkan transformasi radikal dalam orientasi dan sistem kaderisasinya. Transformasi ini bukan sekadar penyesuaian program atau penambahan kegiatan akademik, melainkan revolusi paradigma yang mengubah DNA organisasi dari politics-oriented menjadi intellectually-driven. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun ekosistem akademik yang kondusif di setiap level organisasi, mulai dari rayon hingga pengurus besar. Setiap unit organisasi harus memiliki perpustakaan yang memadai, akses jurnal ilmiah, dan program riset berkelanjutan yang menghasilkan publikasi berkualitas.