Minggu, 19 Juli 2026

Diduga Ada Ketidaknetralan Penyelenggara, DPC PKB Jember Sebut Dilakukan Secara TSM: Ini Pelecehan Demokrasi

Photo Author
Tim Redaksi Sketsa Nusantara, Sketsa Nusantara
- Selasa, 12 November 2024 | 15:08 WIB
Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi saat memperlihatkan bukti-bukti. (Dok. SketsaNusantara.id)
Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi saat memperlihatkan bukti-bukti. (Dok. SketsaNusantara.id)

SketsaNusantara.id - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang seolah-olah menjadi tim sukses di Jember.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, saat dikonfirmasi di Bawaslu Jember, Selasa 12 November 2024.

"Agenda kita ke Bawaslu ini ingin audeiensi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," ujarnya.

Baca Juga: Diklarifikasi Dugaan Penyelenggara Jadi Tim Sukses Paslon Tertentu, KPU Jember Mangkir dari Panggilan Pansus Pilkada

Audiensi ini menurut Ayub, untuk memastikan bahwa penyelenggara tingkat bawah bekerja sesuai dengan SOP dan regulasi yang diatur.

"Nah, permasalahan ini muncul karena banyak penyelenggara di berbagai kecamatan, bekerja tidak sesuai prosedur yang kami dapatkan dari aduan di bawah," imbuhnya.

Dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu ini kata Ayub, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu seharusnya menjadi perangkat pertandingan jika dalam analogi sepak bola.

Baca Juga: 2 Kali Diundang RDP Bawaslu Jember Tak Pernah Hadir, Ketua Pansus Pilkada: Kami Sangat Kecewa dan Curiga!

"Apalagi Bawaslu harusnya menjadi wasit dalam pertandingan ini," terangnya.

Ayub menegaskan, jika temuan dugaan penyelenggara melakukan kecurangan ini ditengarai sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Ini sudah dilakukan secara Terstruktur, Sistemantis dan Masif (TSM)," terangnya.

Baca Juga: Buntut Kasus Netralitas ASN, Husni Thamrin Gugat Bawaslu Jember ke Pengadilan

Pihaknya juga menyampaikan, kalau ada anggota PPK yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan petugas partai.

"Sampai ada salah satu PPK yang menyampaikan bahwa dirinya sebagai petugas partai, ini tidak perlu saya sebut partainya. Tapi ini menjadi aneh dan pastinya mencederai demokrasi," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X