Mengenai mekanisme pengembalian dana, aturan PT SMI menegaskan bahwa seluruh kewajiban utang wajib lunas sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Candra menyimpulkan, apabila pinjaman ini resmi disetujui, DPRD Jember akan mengetatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh realisasi pengerjaan proyek di lapangan.
"Ketentuan pelunasannya harus tuntas seiring berakhurnya masa jabatan bupati. Apabila dana ini cair, pengawasan terhadap proses pembangunannya wajib dilakukan secara ketat," pungkasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Dukung Pemkab Luncurkan Program Homcare, DPRD Jember Dorong Pelayanan Kesehatan Bisa Menyentuh Plosok Desa
Program Homecare Segera Diluncurkan, Komisi D DPRD Jember Sebut Kesiapan SDM Jadi Penentu Keberhasilan Program
DPRD Jember Mulai Bahas APBD 2027, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tembus Rp4,5 Triliun
Silpa Tahun Anggaran 2025 Capai Rp600 Miliar, Ketua DPRD Jember: Sebagian Dialokasikan untuk Tambal Belanja Pegawai
Pasca Rapat APBD 2027 Tertutup, Fraksi PKB DPRD Jember Pastikan Pembahasan Selanjutnya Dilaksanakan Secara Terbuka
Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK
Fraksi Gerindra DPRD Jember Sebut Rencana Pinjaman di RAPBD 2027 Difokuskan untuk Percepatan Pembangunan, Ardi: Demi Kemaslahatan Rakyat
DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang
DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan
Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI