Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa

SketsaNusantara.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember merampungkan konsultasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait wacana pinjaman daerah senilai Rp786,5 miliar.

Alokasi dana jumbo tersebut rencananya bakal dimanfaatkan untuk renovasi RSD dr Soebandi, optimalisasi RSD Balung, serta pembenahan fasilitas infrastruktur dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Menanggapi hasil konsultasi tersebut, Fraksi PKB DPRD Jember menekankan pentingnya transparansi skema pelunasan dan perencanaan fisik dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca Juga: Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, mengungkapkan bahwa pihak PT SMI telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai proyeksi kekuatan fiskal daerah. Kendati demikian, pihaknya tetap menuntut penjelasan langsung yang lebih terperinci dari TAPD Jember.

"Hasil pertemuannya memberikan banyak masukan berharga dari PT SMI. Namun, kami menekankan bahwa skema detail terkait perencanaan serta mekanisme pembayarannya wajib dipaparkan langsung oleh TAPD," tegas Candra saat dihubungi pada Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, PT SMI membeberkan bahwa batas maksimal kredit yang dapat dikucurkan untuk Pemerintah Kabupaten Jember sebenarnya mencapai Rp1,5 triliun. Namun, TAPD memilih hanya mengajukan Rp786,5 miliar berdasarkan pertimbangan teknis tertentu.

Baca Juga: DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan

Politisi PKB ini menyayangkan lambatnya pertanggungjawaban rinci dari pihak eksekutif. Rasa kecewa sempat mencuat lantaran TAPD gagal memaparkan rincian program secara matang, hingga akhirnya Bupati Jember harus turun tangan langsung untuk memberikan penjelasan.

"Kami menyayangkan sikap TAPD yang belum mampu memaparkan detail rencana ini secara transparan, sampai akhirnya Bupati sendiri yang harus memaparkannya," tutur Candra.

Di samping persoalan administrasi pinjaman, Fraksi PKB mendesak Pemkab Jember agar tidak menyerap anggaran tersebut hanya untuk wilayah perkotaan semata.

Baca Juga: DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang

Candra mengingatkan bahwa, persoalan infrastruktur di kawasan pelosok dan pedesaan masih menumpuk dan membutuhkan perhatian mendesak.

Ia juga menyoroti pentingnya alokasi perbaikan sarana pendidikan di daerah, seperti madrasah yang hingga kini banyak mengalami kerusakan fisik.