Prabowo Rombak Total Pimpinan BGN, Dadan Hindayana dan 2 Wakil Diganti, Bagaimana Nasib Program MBG Selanjutnya?

SketsaNusantara.id - Perubahan penting terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan tersebut diumumkan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yang telah berjalan sejak awal 2025.

Pergantian ini tidak hanya menyentuh posisi kepala badan, tetapi juga dua jabatan wakil kepala.

Baca Juga: Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, BGN Klaim Program Tetap Berjalan Maksimal di Seluruh Indonesia

Langkah tersebut langsung menjadi perhatian publik karena BGN memegang peran sentral dalam pelaksanaan program MBG yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.

Ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut sejak program MBG mulai dijalankan.

Baca Juga: Ramai Disorot, Segini Jumlah Kekayaan Sony Sanjaya yang Diisukan Terjaring OTT Kejagung: Wakil Kepala BGN Tercatat Hanya Punya Satu Mobil di LHKPN

Selain pergantian kepala badan, dua wakil kepala BGN juga turut diganti. Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya tidak lagi menjabat sebagai wakil kepala.

Sebagai gantinya, pemerintah menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi tersebut.

Pengumuman pergantian pimpinan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Prasetyo, keputusan itu diambil setelah Presiden menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja lembaga selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

“Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Prasetyo.

Pemerintah menilai BGN memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak berbagai program peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, aspek tata kelola, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan program menjadi perhatian utama dalam evaluasi.