Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, BGN Klaim Program Tetap Berjalan Maksimal di Seluruh Indonesia

SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dipastikan berjalan optimal meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran pada tahun 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti mengurangi komitmen negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengatur ulang belanja negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan lebih difokuskan pada pengurangan belanja operasional tertentu, bukan memangkas kualitas layanan kepada masyarakat penerima manfaat program MBG.

Baca Juga: Ada Maksud Politis? Psikolog Soroti Lagu Viral 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Bisa Pengaruhi Cara Berpikir Otak Menilai Seseorang, Ini Penjelasannya

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” ujar Nanik dalam keterangannya, Kamis 28 Mei 2026.

Ia menegaskan, langkah penyesuaian anggaran justru menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” katanya.

Baca Juga: Sidak SPPG Diduga Penyebab Keracunan, Satgas MBG Pemkab Jember Temukan Beberapa Fakta Lapangan

Berdasarkan postur APBN 2026, pagu anggaran resmi untuk Badan Gizi Nasional kini berada di angka Rp268 triliun. Jumlah tersebut turun dibanding target awal yang sebelumnya dipatok sebesar Rp335 triliun.

Dana itu nantinya difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

BGN menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan tetap berjalan intensif demi menjaga keberlangsungan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Juga: Belasan Siswa Diduga Keracunan, Satgas MBG Kabupaten Jember Temukan Standar Kebersihan Kurang

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” tutur Nanik.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG diklaim telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Capaian tersebut ditopang oleh keberadaan 29.225 unit SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.