SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat, khususnya wilayah pedesaan dan pinggiran melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini.
Program tersebut mendapatkan respon dari DPRD Jember, yang dinilai sangat efektif untuk membantu masyarakat dalam pemgurusan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, langkah inovasi dari Pemkab Jember sebagai hal yang baik karena memudahkan masyarakat dalam berbagai akses pelayanan.
Baca Juga: Darurat Sampah, Produksinya Capai Ribuan Ton per Hari, DPRD Jember Desak Penanganan Serius
“Program ini baik, karena memangkas jarak bagi masyarakat di wilayah desa dan pinggiran yang hendak mengurusi dokumen. Dengan hanya datang ke kecamatan bisa langsung mengurusinya,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Rabu 6 Mei 2026.
Halim menyampaikan, MPP Mini ini telah beroperasi di 3 Kecamatan di antaranya Kecamatan Tanggul, Jombang dan Mayang.
“Memang ini baru diresmikan oleh Pemkab, dan berbagai layanan publik pun dihadirkan di kecamatan,” imbuhnya.
Dengan adanya layanan tersebut, Halim menyampaikan pelayanan yang dihadirkan mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha dan berbagai layanan lainnya.
“Di MPP ini ada layanan adminduk, perizinan usaha, pajak daerah, layanan sosial dan layanan hukum,” ungkapnya.
“Khusus untuk adminduk ini, banyak yang membutuhkan pembuatan akte, pindah dan kebutuhan dokumen lainnya. Jadi tidak perlu datang ke ke kota cukup di kecamatan,” pungkasnya.
Selain itu, politisi Gerindra ini menegaskan jika kebutuhan pengurusan adminduk sangat penting dan Jember telah mendapatkan alokasi blanko KTP cukup banyak.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir dalam pengurusan adminduk, karena kuota kita sangat banyak dari pusat,” tegasnya.
Artikel Terkait
Ketua Komisi C DPRD Jember Soroti Nasib Warga di Kawasan PTPN dan Perhutani, Ardi Pujo: Jangan Hanya Jadi Pekerja Musiman
Fraksi NasDem DPRD Jember, ASN Turun Verval Pastikan Data Kemiskinan: Pastikan Tepat Sasaran!
Komisi D DPRD Jember Dukung ASN Data Kemiskinan, Verifikasi Faktual Harus Segera Libatkan Semua Pihak
Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berhenti September 2026, Komisi D DPRD Jember Dorong Penambahan Anggaran Segera
Pastikan Solar Bersubsidi Tepat Sasaran, Ketua Komisi B DPRD Jember: Jangan Sampai Ada Penyelewengan
Verval DTSEN Libatkan ASN, Wakil Ketua DPRD Jember Ingatkan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial
Usulan Surat Rekomendasi Solar Bersubdisi Petani Tertahan, Ketua Komisi B DPRD Jember Minta Bupati Instruksikan Dinas TPHP Tak Ganggu Prosesnya
Proyek PT KAI Daop 9 Jadi Sorotan, Komisi C DPRD Jember Sebut Pembangunan Belum Ada Izin: Kami Minta Dihentikan!
Gapensi Keluhkan Harga Satuan Bahan Baku Melonjak, Komisi C DPRD Jember: Jangan Sampai Pekerjaan Proyek di Penghujung Tahun
Darurat Sampah, Produksinya Capai Ribuan Ton per Hari, DPRD Jember Desak Penanganan Serius