Fraksi NasDem DPRD Jember, ASN Turun Verval Pastikan Data Kemiskinan: Pastikan Tepat Sasaran!

SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember terus mengupdate data kemiskinan yang ada di seluruh kecamatan, dengan menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini untuk memastikan secara langsung masyarakat tersebut, sudah masuk dalam data warga miskin berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, dalam pelaksanaannya banyak beredar video dari para ASN yang merasa beban yang diberikan terlalu berat.

Baca Juga: Ketua Komisi C DPRD Jember Soroti Nasib Warga di Kawasan PTPN dan Perhutani, Ardi Pujo: Jangan Hanya Jadi Pekerja Musiman

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, proses pendataan warga miskin atau kurang mampu ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sehingga bisa mengambil langkah intervensi, agar kebijakan yang diperuntukan kepada warga miskin bisa tepat sasaran.

“Meskipun begitu, memang ada sisi kelemahan dalam semua kebijakan. Salah satunya mungkin fisik yang belum siap untuk bisa diterjunkan secara langsung ke wilayah-wilayah terpencil,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 20 April 2026.

Baca Juga: Dukung Stok Darah, Anggota DPRD Jember Agung Budiman Donor Darah Usai Sidang Paripurna: Sedekah yang Luar Biasa

Kendati demikian, David menjelaskan dalam sisi positifnya bisa dilihat bahwa langkah yang diambil oleh Pemkab Jember merupakan upaya untuk bisa mempercepat pendataan.

“Kalau sisi positifnya kami melihat ini upaya yang sangat baik, dan para ASN yang diterjunkan juga sedang melaksanakan pengabdian dari sumpah jabatannya yang siap diberikan tugas serta siap ditempatkan di mana saja,” imbuhnya.

Ia menilai, saat ini banyak sekali masyarakat kurang mampu yang belum masuk pendataan sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

Baca Juga: DPRD Jember Lantik Waka Anyar, Bupati Gus Fawait Minta Perkuat Sinergi Legislatif dan Eksekutif

“Kami turun ke bawah dan melihat banyak sekali potret kemiskinan yang nyata terjadi, bahkan ada yang sudah sejak lama dan kondisinya kurang mampu tidak mendapatkan bantuan apapun,” jelasnya.

“Tetapi sebaliknya, ada orang mampu yang masuk data penerima bantuan ini, contohnya punya rumah baik, punya kendaraan bermotor lebih dari satu. Akhirnya, datanya tidak sesuai,” paparnya.