Ketua Komisi C DPRD Jember Soroti Nasib Warga di Kawasan PTPN dan Perhutani, Ardi Pujo: Jangan Hanya Jadi Pekerja Musiman

​
SketsaNusantara.id – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, juga memberikan pendapat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Jember.

Dalam kegiatan yang bertajuk Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab? di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin 13 April 2026 siang.

Ardi selanjutnya memberikan perhatian serius terhadap angka kemiskinan ekstrem yang masih membayangi masyarakat di wilayah pinggiran, khususnya mereka yang tinggal di kawasan milik PTPN dan Perhutani.

Baca Juga: Dukung Stok Darah, Anggota DPRD Jember Agung Budiman Donor Darah Usai Sidang Paripurna: Sedekah yang Luar Biasa

​Meski mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Jember yang kini menyentuh angka 8 persen dari sebelumnya 9,51 persen, Ardi menekankan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata.

Menurut dia, banyak warga Jember yang hidup di atas lahan negara namun terjebak dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan ini terlihat saat turun, masih banyak masyarakat yang rendah pendapatannya.

​"Rata-rata masyarakat ini memiliki penghasilan yang sangat rendah, sekitar Rp 35 ribu hingga Rp45 ribu per hari. Dan mirisnya, mereka bukan pegawai tetap, melainkan hanya pekerja musiman," ujar Ardi.

Baca Juga: DPRD Jember Lantik Waka Anyar, Bupati Gus Fawait Minta Perkuat Sinergi Legislatif dan Eksekutif

​Kondisi ini diperparah dengan status administratif yang seringkali menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan bantuan pemerintah, seperti bantuan bedah rumah atau perbaikan hunian tidak layak.

​Ardi mendesak pihak PTPN dan Perhutani untuk lebih proaktif dalam memberdayakan warga setempat.

Dia berharap perusahaan plat merah tersebut tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.

Baca Juga: Dorong Pemanfaatan Bangunan Terbengkalai, DPRD Jember Minta Pemkab Bentuk Badan Pengelolaan Aset Daerah Jadi Sumber PAD

​"Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pelibatan masyarakat secara lebih intensif dalam program ketahanan pangan, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya.

​"Kami dari pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, terus mendorong program seperti layanan administrasi kependudukan jemput bola agar mereka memiliki akses legalitas," paparnya.

"Namun, kami butuh dukungan PTPN dan Perhutani untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa berpartisipasi dan mendapatkan penghasilan yang layak dari lahan tersebut," tambahnya.