Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berhenti September 2026, Komisi D DPRD Jember Dorong Penambahan Anggaran Segera

SketsaNusantara.id - DPRD Jember menyoroti banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu, yang masih belum terakomodirnya jaminan kesehatan.

Kondisi ini terjadi pada PPPK Paruh Waktu yang bertugas di tingkat SMA, yang tidak tercover jaminan kesehatan dan akhirnya meninggal dunia akibat infeksi otak.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho mengatakan ada kejadian yang telah menimpa PPPK Paruh Waktu dan harus menjadi atensi bagi pemerintah.

Baca Juga: Komisi D DPRD Jember Dukung ASN Data Kemiskinan, Verifikasi Faktual Harus Segera Libatkan Semua Pihak

“Kalau berbicara persoalan jaminan kesehatannya, memang yang bersangkutan awalnya masuk ke JKN mandiri dan tidak memiliki tunggakan. Di sini yang menjadi problem yakni persoalan pembiayaan pengobatannya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa 20 April 2026.

Kendati demikian, Wahyu menegaskan meskipun PPPK Paruh Waktu ini menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur, tetapi urusan jaminan kesehatan tidak boleh diabaikan karena berada di  level pemerintah yang berbeda.

“Kondisi ini harus menjadi atensi karena jangan sampai hal ini terulang dan menimpa PPPK Paruh Waktu di Jember,” imbuhnya.

Baca Juga: Fraksi NasDem DPRD Jember, ASN Turun Verval Pastikan Data Kemiskinan: Pastikan Tepat Sasaran!

Ia menyampaikan, dari hasil menghimpun informasi ternyata masih banyak ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan, jaminan kesehatannya tidak akan bisa tercover hingga akhir tahun.

“Memang penganggarannya sudah dilakukan untuk mereka, tetapi anggarannya tidak cukup hingga interval 1 tahun,” terangnya.

“Sedikitnya ada 4000 tenaga PPPK Paruh Waktu hanya memiliki jaminan kesehatan hingga September 2026 mendatang,” jawabnya.

Baca Juga: Ketua Komisi C DPRD Jember Soroti Nasib Warga di Kawasan PTPN dan Perhutani, Ardi Pujo: Jangan Hanya Jadi Pekerja Musiman

Kondisi ini menurutnya, akan terjadi kekosongan jaminan kesehatan di 3 bulan terakhir yang harus disikapi oleh pemerintah segera.

“Mereka ini adalah garda terdepan yang rentan, maka perlu langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah,” ungkap politisi PDI Perjuangan Jember.