SketsaNusantara.id - Kementerian Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat terkait pengelolaan sampah, ke masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.
Terkait pengelolaan sampah di Jember pada bulan Agustus-Desember 2025, tercatat ada sebanyak 1.046,35 ton/hari dan yang terkelola saat ini masih mencapai 19,78 ton/hari.
Memindaklanjuti hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono mengatakan persoalan sampah saat ini di Jember sangat parah karena tiap hari makin menumpuk.
"Sampah saat ini di Jember sudah membludak dan sudah over capasity dan membutuhkan penanganan serius," ujarnya saat dikonfirmasi usai RDP, Selasa 5 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pengelolaan sampah saat ini masih belum maksimal karena lonjakan sampah kian hari meningkat.
"Maka kami akan mendorong kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), untuk menambah anggaran agar bisa dikelola segera," imbuhnya.
Salah satu kebijakan jangka pendek menurut Budi, harus segera membangun saluran dan resapan agar tidak mempengaruhi sawah petani.
"Pasalnya, saat ini banyak sekali sawah petani yang terdampak. Maka resapan dan saluran ini harus segera dibuat agar, air dari sampah ini tidak mengalir ke sawah petani," tuturnya.
Selanjutnya, untuk mengatasi penumpukan sampah politisi NasDem ini menegaskan jika toko berjaringan tidak boleh lagi menjual kantong plastik belanja.
"Karena kantong plastik belanja ini salah satu penyebab menumpuknya sampah," pungkasnya.
"Telebih lagi toko berjaringan ini masih banyak menjual kantong plastik, padahal sudah ada edaran dari bupati dan kementerian untuk tidak menjual kantong plastik lagi," tegasnya.
Artikel Terkait
Dukung Stok Darah, Anggota DPRD Jember Agung Budiman Donor Darah Usai Sidang Paripurna: Sedekah yang Luar Biasa
Ketua Komisi C DPRD Jember Soroti Nasib Warga di Kawasan PTPN dan Perhutani, Ardi Pujo: Jangan Hanya Jadi Pekerja Musiman
Fraksi NasDem DPRD Jember, ASN Turun Verval Pastikan Data Kemiskinan: Pastikan Tepat Sasaran!
Komisi D DPRD Jember Dukung ASN Data Kemiskinan, Verifikasi Faktual Harus Segera Libatkan Semua Pihak
Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berhenti September 2026, Komisi D DPRD Jember Dorong Penambahan Anggaran Segera
Pastikan Solar Bersubsidi Tepat Sasaran, Ketua Komisi B DPRD Jember: Jangan Sampai Ada Penyelewengan
Verval DTSEN Libatkan ASN, Wakil Ketua DPRD Jember Ingatkan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial
Usulan Surat Rekomendasi Solar Bersubdisi Petani Tertahan, Ketua Komisi B DPRD Jember Minta Bupati Instruksikan Dinas TPHP Tak Ganggu Prosesnya
Proyek PT KAI Daop 9 Jadi Sorotan, Komisi C DPRD Jember Sebut Pembangunan Belum Ada Izin: Kami Minta Dihentikan!
Gapensi Keluhkan Harga Satuan Bahan Baku Melonjak, Komisi C DPRD Jember: Jangan Sampai Pekerjaan Proyek di Penghujung Tahun