Bupati Gus Fawait Bakal Bentuk Satgas guna Awasi Perbaikan Kualitas MBG di Jember

SketsaNusantara.id – Sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati Jember Gus Fawait, mengambil langkah tegas untuk memastikan kualitas asupan bagi para siswa di wilayahnya. 

Dia secara resmi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan mengawasi operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember, Kamis 26 Februari 2026 pagi.

​Langkah ini diambil menyusul adanya laporan mengenai beberapa kendala dalam pelaksanaan program di lapangan, termasuk kualitas menu yang dianggap kurang layak di sejumlah titik. 

Baca Juga: Satu Dekade Terendam Banjir, Warga Perumahan Muktisari Jember Bakal Polisikan Pengembang

Gus Fawait mengatakan, sebagai pimpinan daerah dirinya mengaku bertanggung jawab penuh atas keberhasilan program MBG di tingkat lokal.

​"Ini bukan salah pemerintah pusat, bukan salah Presiden. Jika ada kekurangan di Jember, itu adalah tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya memohon maaf atas kendala yang terjadi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh," ujar Gus Fawait.

​Satgas yang dibentuk tidak hanya bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, juga akan memanfaatkan teknologi untuk pengawasan real-time. 

Baca Juga: Polemik Perumahan Villa Indah Tegal Besar, Pemkab Jember dan BPN Pertimbangkan Opsi Relokasi

Gus Fawait berencana mengintegrasikan sistem CCTV di setiap dapur SPPG yang terhubung langsung dengan pusat pemantauan Satgas.

“​Beberapa poin utama dalam mekanisme pengawasan baru ini meliputi pemantauan visual, ​update menu harian, dan​ memberikan rekomendasi tegas,” imbuhnya.

Pemasangan CCTV di dapur-dapur produksi untuk memastikan higienitas dan proses pengolahan makanan sesuai standar. 

Baca Juga: Fasilitasi Warga Pulang Kampung, Pemkab Jember Gelar Program Mudik Gratis 2026: Ini Cara Pendaftarannya

“Para pengelola SPPG wajib mengunggah data dan foto menu masakan setiap hari ke dalam grup koordinasi khusus,” tegasnya.

Bupati memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghentikan kerja sama, dengan pengelola SPPG yang terbukti tidak amanah atau bermain-main dengan kualitas menu.