Atasi Kemacetan, Menteri PU Targetkan Pembangunan Flyover Mangli Jember Dimulai Tahun 2026

SketsaNusantara.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember ,guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi daerah. 

Fokus utama dalam rencana strategis ini adalah pembangunan flyover yang menghubungkan wilayah Mangli dan sekitarnya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan, rencana pembangunan flyover tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap lonjakan arus lalu lintas di masa depan. 

Baca Juga: Lobi Intensif di Balik Kunjungan Menteri PU, Gus Fawait Paparkan Urgensi Infrastruktur Jember

Meskipun saat ini arus kendaraan di persimpangan tersebut masih bisa dikelola, Dody menekankan pentingnya visi jangka panjang.

"Tadi saya sarankan ke Pak Bupati, kalau kita mau bikin flyover, ya sudah bikin empat jalur sekalian. Jadi sampai dengan 20 tahun mendatang masih aman," ujar Dody Hanggodo saat diwawancarai, pada Minggu 22 Februari 2026.

Menurut Dody, pembangunan dua jalur saja dikhawatirkan hanya akan menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. 

Baca Juga: Terima Kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo, Bupati Jember Gus Fawait Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan dan Flyover

Dengan pertumbuhan sektor industri di Jember yang diprediksi akan meningkatkan trafik darat secara signifikan, infrastruktur yang mumpuni menjadi kebutuhan mendesak.

"Macet di flyover itu jauh lebih berbahaya daripada macet di jalan biasa. Contohnya di Jakarta, kendaraan tidak boleh berhenti sembarangan karena risikonya tinggi," tambahnya.

Proyek ambisius ini direncanakan membentang sepanjang 1,1 kilometer. Terkait anggaran, meski belum final karena masih menunggu penyelesaian Detail Engineering Design (DED), estimasi biaya yang dibutuhkan berkisar antara Rp700 hingga Rp800 miliar.

Baca Juga: Petakan Sejumlah Jembatan Rusak Akibat Banjir, Pemkab Jember Gandeng DPUBM Jatim Akselerasi Perbaikan

Menteri PU menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama terkait pembebasan lahan.

"Mudah-mudahan pada 2026 ini kita sudah bisa mulai kick-off pembangunannya. Jika kondisi normal, pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun," jelas Dody.