Bikin Terobosan Creative Financing, Gus Fawait Dorong Jember Mandiri Secara Fiskal

SketsaNusantara.id – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser paradigma pembangunan daerah dari ketergantungan pada anggaran konvensional menuju skema pembiayaan kreatif (creative financing).

Langkah progresif ini diambil untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tanpa harus terbelenggu oleh keterbatasan APBD maupun APBN.

​Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan komitmen tersebut usai menggelar pertemuan strategis dengan delegasi Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat 13 Februari 2026.

Baca Juga: Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemkab Jember Instruksikan Timses Segera Bersihkan Atribut Parpol

​Dalam arahannya, Gus Fawait menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD untuk mulai merancang program berbasis kredit produktif.

Dia juga menekankan perbedaan mendasar bahwa pinjaman yang diambil haruslah instrumen yang memiliki nilai tambah ekonomi, bukan sekadar beban fiskal.

​"Prinsipnya jelas, kita hanya mengambil kredit yang mampu membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pendapatan dan layanan publik. Kita tidak akan menyentuh kredit konsumtif yang hanya membebani daerah," ujar Gus Fawait.

Baca Juga: Banner dan Spanduk Ilegal Masih Banyak Terpasang, Satgas Infrastruktur Tata Ruang Pemkab Jember Langsung Bergerak

​Sektor kesehatan menjadi prioritas jangka pendek dalam skema ini. Mengingat performa Rumah Sakit Daerah (RSD) di Jember yang terus meningkatdengan lonjakan pendapatan bulanan dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar.

Oleh karena itu, Gus Fawait optimis pengembangan fasilitas medis melalui PT SMI akan mandiri secara finansial.

​Selain kesehatan, sektor pangan menjadi pilar kedua. Dengan proyeksi perputaran ekonomi mencapai Rp4 triliun per tahun melalui program Dapur Umum Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi (SPPG), Jember berambisi menjadi pusat ketahanan pangan di Jawa Timur.

Baca Juga: Satgas Infrastuktur dan Tata Ruang Pemkab Jember Mulai Tertibkan Jaringan Utilitas Ilegal

​Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemkab Jember saat ini tengah memproses beberapa langkah konkret.

“Mulai mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) ke DPRD Jember, mengubah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) menjadi BUMD Pangan yang berfungsi sebagai supply chain hub, hingga emastikan perputaran uang dari sektor pangan dinikmati langsung oleh petani, peternak, dan UMKM lokal,” ungkapnya.