Komisi II DPR RI Tekankan Setiap Kades agar Berhati-hati Menggunakan Dana Desa

SketsaNusantara.id – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, Kamis 12 Februari 2026 malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa dan tokoh masyarakat tersebut, Rifqi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa guna mendukung program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Rifqi menjelaskan bahwa kehadiran Komisi II DPR RI di Jember merupakan implementasi dari tugas konstitusional DPR RI. Ia merinci tiga fungsi utama yang dijalankan oleh lembaganya.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Soroti Tidak Cairnya Dana Desa pada 48 Desa di Kabupaten Jember Tahun 2025

“Pertama, terlibat langsung dalam revisi Undang-Undang Desa. Termasuk penyesuaian masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun,” ujarnya.

Kedua, menentukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer menjadi dana desa.

Ketiga, memastikan seluruh regulasi dan anggaran yang telah ditetapkan berjalan tepat sasaran di tingkat akar rumput.

Baca Juga: Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemkab Jember Instruksikan Timses Segera Bersihkan Atribut Parpol

Ada hal menarik dalam penyampaian Rifqi saat menyapa para perangkat desa di Jember. Dia mengaitkan kepemimpinan desa dengan konsep Takwa yang secara etimologi berarti kehati-hatian.

"Orang yang takwa itu adalah orang yang hati-hati. Kehadiran kami bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan elemen lain adalah untuk memastikan kita semua takwa dalam berpemerintahan. Kita harus menghindari abuse of power atau penyalahgunaan wewenang," tegas Rifqi.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah aspirasi mengenai otonomi desa. Rifqi mengakui adanya kritik dari pemerintah desa yang menginginkan keleluasaan penuh, dalam mengelola anggaran tanpa terlalu banyak intervensi dari pusat.

Baca Juga: Banner dan Spanduk Ilegal Masih Banyak Terpasang, Satgas Infrastruktur Tata Ruang Pemkab Jember Langsung Bergerak

Namun, dia menegaskan bahwa Komisi II berupaya menjadi jembatan penengah.

“Kami ingin menjaga otonomi desa agar aspirasi lokal tetap terakomodasi, namun di sisi lain, program strategis pemerintah pusat juga harus berjalan sinkron karena dana tersebut bersumber dari APBN," tambahnya.