Niat Mengadakan 'Mimbar Rakyat' di Boyolali, Roy Suryo Ditolak Mentah-Mentah Masyarakat

SketsaNusantara.id - Roy Suryo dkk ditolak masyarakat ketika akan mengadakan acara bernama Mimbar Rakyat di Desa Sawahan Boyolali.

Rencana pelaksanaan acara yang digagas oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang dinamakan "Mimbar Rakyat" di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabpaten Boyolali tersebut mendapat penolakan keras dari warga setempat.

Masyarakat dan Pemerintah Desa Sawahan menilai acara tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan memecah belah kerukunan warga.

Baca Juga: Apa Isi Buku Jokowi’s White Paper? Meski Gagal Dilaunching di Kampus UGM, Roy Suryo Cs Tetap Bongkar Isinya

Penolakan ini muncul terkait agenda utama "Mimbar Rakyat" yang diduga kuat akan membahas isu sensitif yakni mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi serta akan menyerukan pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming.

"Ini adalah suara hati nurani masyarakat Sawahan, bahwa kampung kami adem ayem jangan dibuat menjadi korban," tegas masyarakat Sawahan Boyolali dilansir SketsaNusantara.id dari akun tiktok @BanggaBoyolali.

"Kami menolak politisasi di kampung kami," mereka tambahnya bahwa mereka juga menegaskan bahwa mereka menolak di politisasi oleh pihak-pihak seperti Roy Suryo.

Baca Juga: UGM Tolak Peluncuran Buku 'Jokowi’s White Paper' Roy Suryo Cs, Ini Alasannya

"Warga desa Sawahan siap menolak yang bersifat provokatif berbau memecah belah masyarakat Indonesia," tegasnya.

Rupanya Desa Sawahan, secara historis memiliki kedekatan dengan tempat di mana Presiden Jokowi pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masa kuliah.

Masyarakat langsung merespon rencana Roy Suryo dkk mengadakan acara di wilayah mereka karena dinilai provokatif dan berpotensi merusak persatuan.

Menindaklanjuti keresahan yang meluas di tengah masyarakat, Kepala Desa Sawahan, Suroto, secara resmi juga mengeluarkan surat penolakan. 

Surat tersebut ditujukan kepada pihak terkait dan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Kabupaten Boyolali, memohon agar ada intervensi dan pembatalan izin kegiatan.

Penolakan ini sekaligus menegaskan bahwa Desa Sawahan menolak dijadikan tempat untuk menyebarkan narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di tingkat lokal.