SketsaNusantara.id – Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencuri perhatian publik setelah memperkenalkan "Tepuk Pajak".
Aksi ini mulai diperkenalkan akhir pekan lalu oleh para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tepuk Pajak seketika ramai jadi sorotan, setelah Tepuk Sakinah yang belum lama ini viral setelah diperagakan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) beberapa waktu lalu.
Video "Tepuk Pajak" yang diunggah di akun Instagram resmi KPP Pratama Ende menampilkan tiga pegawai yang bernyanyi sambil memperagakan gerakan sederhana untuk menjelaskan langkah-langkah aktivasi akun wajib pajak di sistem Coretax.
"Aktivasi Coretax wajib pajak. Sekarang, angan tunggu tahun depan. Tahun depan pasti rame, tahun depan lapor SPT," begitulah lirik yang dinyanyikan dalam Tepuk Pajak sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari akun Instagram @pajakende.
Kreasi tersebut menjadi salah satu upaya DJP dalam menyosialisasikan penggunaan sistem Coretax kepada masyarakat dengan cara yang lebih ringan, edukatif, dan mudah diingat.
Namun, alih-alih mendapat dukungan, masyarakat ramai menyindir Ditjen Pajak lantaran sistem Coretax sering eror.
Publik mengeluhkan Coretax yang sering mengalami gangguan dan mengganti lirik nyanyian Tepuk Pajak yang menyindir Ditjen Pajak.
"Eror terus, eror mulu, coretax eror selalu," komentar akun @mohamad_yogii."Apapun masalahnya, tepuk tangan solusinya, bukannya dibenerin soalnya coretax sering lemot," timpal akun @zeroyemii.
"Liriknya harusnya ganti gini, 'Susah login....susah ngisi...susah lapor. Udah bayar....udah setor....tetep lapor. Telat lapor, bayar denda. Lebih bayar diem aja... Kurang bayar, dikejar kejar', prok prok prok," sindir akun @greiconugross.
Tak hanya itu, warganet juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dan melaporkan penggunaan pajak untuk kepentingan rakyat. Publik menilai Ditjen Pajak harusnya fokus memperbaiki Coretax agar bisa digunakan tanpa ada kendala.
Artikel Terkait
Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus Perbaikan Layanan Administrasi dan Patuh Bayar
Indonesia Disebut Sedang Mengalami Chilian Paradox, Ini Cara Sri Mulyani Redam Kemarahan Rakyat Terkait Kebijakan Pajak
Pakai 'Bahasa Bayi', Ferry Irwandi Jelaskan Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun untuk 5 Himbara hingga Protes Hotman Paris
Menkeu Purbaya Sindir Pertamina Malas Bangun Kilang, RDMP Balikpapan Diklaim Sudah 96 Persen Rampung
Leony Ungkap Kejanggalan Anggaran Tangsel: Dari Pajak Waris, Suvenir Rp20 Miliar, hingga Perjalanan Dinas Rp117 Miliar
Anggaran Makan Bergizi Gratis Terancam Dipangkas, Menkeu Purbaya Tantang Serapan hingga Akhir Oktober 2025