'Buzzer' Sampai Turun ke Jalan? Muncul Aksi Dukung RUU TNI di Depan Gedung DPR RI saat Ribuan Aparat dan Alutsista Disiagakan untuk Hadang Demonstran

Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) tampak sejumlah orang membentangkan spanduk besar bertuliskan dukungan terhadap pengesahan RUU TNI.

Baca Juga: Rapat Paripurna Pengesahan RUU TNI Dikawal 5.000 Aparat, Tagar Peringatan Darurat Kembali Bergema, Trending Bersama Tolak RUU TNI

Kelompok yang mengaku sebagai perwakilan "suara rakyat" menyatakan dirinya sebagai pendukung keamanan nasional, menggelar demonstrasi terpisah dengan narasi bahwa revisi undang-undang ini diperlukan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga stabilitas negara.

Mereka membawa spanduk dengan pesan seperti "Dukung RUU TNI untuk Indonesia Kuat" dan mengklaim bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu demokrasi.

"Aksi Damai! Dalam rangka mendukung RUU TNI, kami mendesak DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," begitulah yang tertulis di spanduk besar sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari postingan foto yang diunggah akun Instagram @pbhi_nasional pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

Baca Juga: RUU TNI Berpotensi Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI, Apa Itu? Konsep ‘Jalan Tengah’ yang Berjaya saat Orba dan Dihapus Pasca Reformasi

Namun, aksi damai ini justru menuai kecurigaan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak warga menilai kelompok pendukung RUU TNI sebagai "buzzer" atau bahkan "suruhan bayaran pemerintah" yang sengaja dimobilisasi untuk melawan arus utama penolakan.

Di media sosial, tagar seperti #TolakRUUTNI bersaing dengan narasi pro-pemerintah, memunculkan tuduhan bahwa aksi damai ini tidak murni mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan bagian dari strategi untuk memecah belah publik.

"Selain pengerahan ribuan aparat yang membawa alutsista dan senjata layaknya mau perang, ternyata @dpr_ri juga mengerahkan buzzer sebagai massa aksi tandingan yang mendukung RUU TNI," tulis akun @pbhi_nasional.

"Buzzer sampai turun ke jalan? mereka yang mendukung ini sepertinya nggak paham konsekuensi jangka panjangnya. Ternyata tujuan pasang aparat militer untuk mengadu domba supaya rakyat melawan bagian dari mereka sendiri," tulis akun @deryqs_.

"Menyedihkan, saking banyaknya yang gak bisa kerja, mau aja dibayar jadi buzzer, cuma segelintir orang yang dukung UU TNI. Beginikah cara pemerintah menghadapi pemegang kedaulatan tertinggi yang katanya adalah RAKYAT?" sindir akun @gospkl75.

Baca Juga: Tegas! Bintang Emon Tolak RUU TNI yang Dianggap Sebagai Kemunduran dan Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI: Gak Efektif, Cuma Bikin Terluka...

Komentar sejumlah warganet ini mencerminkan sentimen mayoritas yang khawatir akan dampak revisi UU ini terhadap supremasi sipil.

Kehadiran kubu yang mendukung pemerintah yang bertolak belakang antara penolak kebijakan RUU TNI dianggap sebagai siasat untuk memecah belah persatuan rakyat Indonesia.

Di satu sisi, para penolak menekankan pentingnya menjaga demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998, dengan menghapus peran militer dalam urusan sipil.