RUU TNI Berpotensi Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI, Apa Itu? Konsep ‘Jalan Tengah’ yang Berjaya saat Orba dan Dihapus Pasca Reformasi

SketsaNusantara.id - Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia atau RUU TNI jadi pembicaraan hangat di tengan publik belakangan ini.

Salah satu hal yang disorot yakni perubahan pada sejumlah pasal yang dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Pada Pasal 7, disebutkan perluasan keterlibatan TNI dalam instansi sipil, di mana sebelumnya para anggota TNI aktif bisa ditempatkan di 1o kementerian atau lembaga sipil, dalam draft revisi, bertambah menjadi 15 institusi.

Baca Juga: Tegas! Bintang Emon Tolak RUU TNI yang Dianggap Sebagai Kemunduran dan Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI: Gak Efektif, Cuma Bikin Terluka...

Banyak pihak yang menilai Revisi UU TNI ini bisa membangkitkan kembali Dwifungsi ABRI yang sempat berjaya pada masa pemerintahan Orde Baru atau Orba.

Lantas apa sebenarnya Dwifungsi ABRI yang dikhawatirkan muncul kembali melalui Revisi UU TNI?

Dwifungsi ABRI dapat diartikan sebagai 2 fungsi yang dimiliki ABRI yakni sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (HanKam) dan sebagai kekuatan sosial politik.

Baca Juga: Siapa Saja Anggota Panja Komisi I DPR RI? Ini Daftar Anggota Dewan yang Turut Dalam Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta

Fungsi HanKam berkaitan dengan peran ABRI dalam menjaga keamanan dan kedaultatan negara.

Sedangkan fungsi sosial politik berkaitan dengan keterlibatan ABRI dalam membentuk dan memelihara stabilitas politik dan pembangunan sosial-ekonomi.,

Sederhananya, ABRI memiliki 2 fungsi yakni sebagai kekuatan militer dan pemegang kekuasaan dan pengatur negara.

Baca Juga: Heboh Rapat Revisi UU TNI di Hotel Berbintang, Deddy Corbuzier Sebut Aksi KontraS Geruduk Rapat Termasuk Kekerasan Anarkis: Ilegal dan Melanggar Hukum

Dikutip dari buku karya Arifin Tambunan berjudul Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI yang terbit tahun 1984, Dwifungsi ABRI mulai berlaku pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Dwifungsi ABRI merupakan konsep ‘jalan tengah’ yang bertujuan agar militer bukan hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan tapi juga berpartisipasi dalam bidang lainnya seperti sosial, politik, budaya, ideologi hingga ekonomi.