Selain itu Pandji juga meminta Deddy Corbuzier menjelaskan hal yang lebih penting dari sekedar keributan saat rapat UU TNI yaitu kenapa TNI kembali bisa berbisnis.
Padahal, Indonesia sudah punya pengalaman saat pemerintahan Orde Baru, jabatan publik yang diisi militer hasilnya korup.
"Kenapa TNI bisa lagi berbisnis, disaat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi," kata Pandji.
Pria berusia 45 tahun itu meminta Deddy untuk membahas hal-hal urgent di atas daripada penerobosan saat rapat UU TNI.
"Harusnya lu bahas yang beginian Deddy Corbuzier, bukan cuma penerobosan, itu mah gampang," pungkas Pandji sambil mencium background gambar Deddy Corbuzier.
Menanggapi hal tersebut, netizen pun punya komentar kocak!
"Kenapa jabatan militer ga boleh diisi sipil juga? Kan pengen liet Ebel Kobra jadi Panglima TNI," tulis akun @run***24.
"Ti hati mas pandji..di tawarin invest," tulis akun @ad***15.
"Geregetan gua pengen benerin tu pala
Artikel Terkait
Tak Kunjung Disahkan, Apa Itu RUU Perampasan Aset? Kebijakan yang Dinilai Urgensinya Lebih Tinggi dan Lebih Penting Ketimbang RUU TNI
Daftar Jabatan Sipil yang Bisa Diduduki Prajurit Aktif Sebelum dan Sesudah Usulan Revisi UU TNI Pasal 47
Siapa Ketua Panja RUU TNI? Profil Utut Adianto, Mantan Grandmaster Indonesia yang Kini Jadi Ketua Komisi I DPR
5 Fakta Utut Adianto, Ketua Panja RUU TNI yang Jadi Sorotan, Mantan Grandmaster yang Gelar Rapat di Hotel Mewah Dekat Gedung DPR
Profil Rachel Maryam Sayidina, Anggota DPR RI yang Kabarnya Ikut Dalam Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta
4 Kontroversi Rachel Maryam Sempat Bikin Heboh Publik, Terbaru Jadi Anggota Panja Komisi I DPR RI yang Ikut Rapat Revisi UU TNI
4 Kontroversi Nurul Arifin Politisi Partai Golkar, Gagal Jadi Wali Kota Hingga Revisi UU TNI, Bela Mayor Teddy Ugal-ugalan
Bisa Hidupkan Kembali Orde Baru, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Ungkap Apa yang Ditakutkan dari Revisi UU TNI
5 Fakta Rachel Maryam Sayidina: Aktris Jadi Politisi hingga Ramai Turut Rapat Revisi UU TNI, Tidak Tamat Kuliah?
Polemik RUU TNI, Mantan Ketua Reformasi ABRI Berharap Pemerintah Tak Mengulang Masa Lalu yang Sudah Dikoreksi Sejarah