"Jadi seharusnya TAPD ini harus berkoordinasi dengan bupati terpilih, supaya program prioritasnya bisa berjalan dan tidak menganggu jalannya pemerintahan ke depan," tegasnya.
Baca Juga: Tanggapan BKPSDM Jember Terkait Gaji Pegawai Non-ASN yang Belum Cair di Tahun Anggaran 2025
"Sehingga bisa disesuaikan, bila bupati terpilih ini memprioritaskan bidang pertanian, maka nantinya efisiensi anggarannya jangan diambilkan dari OPD tersebut terlalu banyak," jelasnya.
Sehingga menurutnya, bupati terpilih nantinya, bisa langsung menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan tidak perlu melakukan proses pemetaan efisiensi anggaran.
"Kalau ini bisa dilakukan segera, maka bupati terpilih nantinya segera bekerja dan tidak harus melakukan penyisiran anggaran lagi, pasti akan lama lagi," sambungnya.
"Maka dari itu, kami prihatin melihat Pemkab Jember yang belum melakukan efisiensi, padahal daerah lain sudah melakukannya. Hanya saja sekda mengeluarkan surat untuk meng-hold anggaran sesuai perintah dari pusat," ucap Widarto.
Postur anggaran mana saja yang bakal diefisiensi? Widarto mengungkapkan, bahwa sedikitnya ada sekitar 16 item yang tertuang dalam surat Kementerian Keuangan dan bisa dilakukan efisiensi.
"Misalnya perjalanan dinas, ATK, rapat-rapat dan sejenisnya, sehingga ini tidak berdampak langsung pada masyarakat, meskipun secara umum pasti ada dampaknya," tambahnya.
"Kami meminta proses efisiensi ini segera dilakukan, tetapi harus dengan teliti dan hati-hati. Maka kami akan undang TAPD pada Senin pekan depan, untuk membahas hal ini," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini